Lombokfile.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik kenamaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Mi6 kembali melalukan roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Kepala Pilkada (Pilkada) NTB 2024. Usai pada akhir pekan kemarin menyambangi Bumi Pariri Lema Bariri Sumbawa Barat, kali ini skuad Mi6 hadir di Kabupaten Dompu.
Di Kabupaten Dompu, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid.
Pertemuan Mi6 dengan para PKL Dompu digelar di Gelanggang Pemuda KNPI Kabupaten Dompu pada Senin (24/6/2024). Pertemuan berlangsung cair dan hangat. Para PKL tampak antusiasi menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Mi6.
Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu dalam sambutannya menerangkan, bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah.
PKL merupakan kelompok ‘rentan’ penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL.
“Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Dompu,” kata Didu.
Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Dompu cukup rapi. PKL di Dompu, khususnya di pusat kota juga menjamur. Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.
“Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat,” tegasnya.
Selanjutnya didu mengatakan dalam kontek Pilgub NTB 2024 mendatang, sesungguhnya komunitas PKL memiliki posisi tawar politik yang kuat dalam kontestasi tersebut. Hal ini karena jumlah PKL yang cukup signifikan disetiap daerah yang dipakai alat untuk menyampaikan aspirasi politiknya terkait problem PKL agar bisa diendors oleh pemimpin daerah yang terpilih kelak.
“PKL hendaknya mulainya menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilgub NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai,” kata didu.
Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Dompu.
“Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Dompu,” bebernya.
Di tempat yang sama, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam sambutannya berharap agar para PKL di Kabupaten Dompu memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024.
Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Dompu yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini. Meski demikian, ia tetap berharap agar Pemkab Dompu tetap mau melihat lebih dalam dan mendengar lebih jauh harapan dari para PKL.
“Saya dapat informasi, di Dompu ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemkab Dompu untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembenaan yang selama ini diberkman Pemkab Dompu kepada PKL. Kami tetap berharap Pemda Dompu dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL,” tutur Majid.
Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.
“Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid
Isu Strategis dari PKL Kabupaten Dompu
Mengawali penyampaiannya, Ketua APKLI Kabuapten Dompu Supriadin memberikan uplause kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang telah datang ke Kabupaten Dompu.
“Dari lubuk hati yang paling dalam tentu kami mengacungi jempol kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 didampingi Pak Ketua APKLI NTB Abdul Majid yang telah hadir di Kabupaten Dompu,” bebernya.
Supriadin berharap Pemkab Dompu lebih aktif menggelar dialog dengan para pedagang kaki lima. Pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih memperbaiki tata kelola PKL.
Tata kelola PKL ini menurutnya menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keindahan kota. Pihaknya juga mengungkao adanya rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemkab Dompu kepada para PKL.
“Ada informasi atau rencana penertiban bagi para PKL. Pemkab Dompu perlu menyiapkan langkah antisipatif, minimal ada langkah atau solusi yang sudah sudah disiapkan jika rencana tersebut dilakukan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih banyak memberikan pembinaan, pelatihan kepada para PKL.
“Ini sepertinya yang perlu diperbanyak. Pelatihan, pembinaan kepada PKL, misalnya juga pemberian bantuan baik alat seperti gerobak dan tentunya modal,” bebernya.
Selanjutnya Ketua APKLI Dompu menyinggung keberadaan PKL yang turut serta melestarikan Makanan/Jajanan Tradisional khas Dompu seperti Timbu , Dahi, karencu, Manggemada, pangaha balu,ponte hala,karampi,le’de, saronco peke di pasar induk dompu maupun Lapak PKL di lokasi lainnya. Hal tersebut dibenarkan oleh pedagang jajanan khas dompu yakni Junari dan Shinta yang sehari-harinya berjualan panganan khas dompu.
“Saya jualan jajanan tradisional dompu sudah 4 tahun ini dan selalu habis terjual. Hal ini berarti warga dompu masih mencintai kuliner tradisional,” ujar Shinta dan Junari.
Terakhir, Supriadin mendorong Pemkab Dompu agar lebih serius memperhatikan para PKL yang menjual makanan khas Dompu. Makanan khas tersebut juga menurutnya perlu terus diperluas agar masyarakat luar mengetahui ‘kekayaan kuliner’ Dompu.
Sementara itu, Abi Abrian mengungkap minimnya bantuan permodalan kepada para PKL. Bantuan modal menurutnya amat sangat dibutuhkan oleh para PKL.
“Ini yang menurut kami sangat urgent. bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman,” paparnya.
Selain itu, Abi juga menyoroti ketidakteraturan pasar di Dompu. Khususnya yang ada di pusat kota. Menurutnya, pasar sebagai episentrum perekonomian masyarakat harus ditata.
“Masalah lain kita juga adalah pasar. Pasar ini sejujurnya harus lebih ditata. Sering bikin macet,” bebernya.
Selain itu, salah satu keluhan yang juga disampaikan oleh para pedagang kaki lima adalah kenaikan harga bahan baku. Para pedagang ini menghadapi kesulitan karena harga bahan baku yang semakin mahal, sementara mereka harus menjaga agar harga jual tetap terjangkau bagi pembeli. Hal ini menimbulkan tekanan keuangan bagi para pedagang kaki lima, yang mengandalkan pendapatan harian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (*)
