Lombokfile.com -Anggota DPR RI Mori Hanafi dinilai memiliki modal politik paling mengkilap untuk tampil sebagai kandidat Gubernur NTB pada Pilgub 2029. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menempatkan politisi asal Bima tersebut sebagai salah satu figur yang paling relevan dengan kebutuhan kepemimpinan NTB ke depan, terutama di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif.
“Bagi Mi6, kepemimpinan NTB lima tahun mendatang tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas atau faktor kewilayahan. Yang lebih penting adalah kapasitas membangun jejaring nasional, kemampuan mengkonsolidasikan kekuatan politik, serta rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin, 1 Juni 2026
Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menilai Mori Hanafi memiliki kombinasi modal politik yang relatif lengkap. Selain memiliki pengalaman panjang dalam politik dan pemerintahan, Mori juga mempunyai jejaring nasional yang kuat, kapasitas organisasi yang teruji, dan karakter petarung yang mampu bertahan dalam berbagai dinamika politik.
Menurut Didu, perjalanan politik Mori tidak dibangun secara instan. Dari Wakil Ketua DPRD NTB, kandidat dalam Pilkada NTB, anggota DPR RI, hingga kini dipercaya memimpin DPW Partai Nasdem NTB, seluruh tahapan tersebut membentuk kapasitas kepemimpinan yang matang dan relevan dengan kebutuhan daerah.
“Pengalaman itu membuat Mori bukan sekadar politisi elektoral. Ia memahami bagaimana kepentingan daerah diperjuangkan melalui jalur kebijakan nasional. NTB membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu berbicara di tingkat lokal, tetapi juga memiliki akses dan kemampuan memperjuangkan daerah di tingkat pusat,” ujarnya.
Didu menilai Pilgub NTB 2029 akan menjadi momentum menentukan arah pembangunan daerah di tengah tantangan baru, mulai dari transformasi ekonomi, hilirisasi industri, peningkatan kualitas SDM, penguatan konektivitas wilayah, hingga persaingan investasi yang semakin ketat.
Karena itu, menurutnya, NTB membutuhkan figur yang mampu berpikir strategis, memahami arah kebijakan nasional, dan memiliki kemampuan memperbesar posisi tawar daerah.
“Salah satu tantangan NTB selama ini adalah memperkuat daya tawar di tingkat nasional. Gubernur ke depan tidak cukup hanya menjadi administrator yang baik, tetapi juga harus menjadi negosiator yang efektif bagi kepentingan daerah. Dalam konteks itu, pengalaman dan jejaring nasional Mori menjadi sangat relevan,” katanya.
Didu juga melihat posisi Mori sebagai Ketua KONI NTB berpotensi menjadi faktor penting menjelang Pilgub 2029. Apalagi NTB akan mencatat sejarah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, PON 2028 akan menjadi panggung besar yang akan menguji kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan jejaring yang dimiliki para tokoh daerah.
“Kalau PON sukses, prestasi atlet NTB meningkat, penyelenggaraannya mendapat apresiasi nasional, dan pembiayaannya tidak terlalu membebani APBN maupun APBD karena mampu melibatkan dunia usaha, tentu publik akan memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Mori sebagai Ketua KONI NTB,” ujarnya.
Didu menegaskan bahwa keberhasilan PON 2028 berpotensi menjadi salah satu leverage politik yang signifikan menjelang Pilgub 2029.
Selain itu, kemunculan Mori Hanafi dinilai merepresentasikan kebutuhan regenerasi kepemimpinan di NTB. Menurut Didu, daerah ini membutuhkan figur yang mampu menggabungkan energi generasi baru dengan pengalaman politik yang memadai.
“Mori masih relatif muda, tetapi pengalaman politik dan organisasinya sudah matang. Ini kombinasi yang tidak banyak dimiliki figur lain,” katanya.
Didu juga menyoroti masih adanya sebagian kalangan yang mempersoalkan asal-usul geografis seorang calon pemimpin. Menurutnya, cara pandang tersebut sudah tidak relevan dalam demokrasi modern.
“Kalau Mori berasal dari Bima, memangnya kenapa? Yang harus menjadi ukuran adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan memimpin seluruh masyarakat NTB. Demokrasi yang sehat memberi kesempatan yang sama kepada semua anak daerah untuk mengabdi,” tegasnya.
Menurut Didu, NTB tidak boleh terus terjebak pada sekat-sekat kewilayahan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang mampu bekerja untuk seluruh NTB tanpa memandang asal-usul daerahnya.
Dalam perspektif politik modern, posisi Mori sebagai Ketua DPW Nasdem NTB juga menjadi modal penting. Memimpin organisasi politik tingkat provinsi membutuhkan kemampuan konsolidasi, komunikasi lintas kelompok, manajemen konflik, dan kemampuan menjaga soliditas organisasi.
“Ketua partai itu bukan jabatan administratif. Itu adalah laboratorium kepemimpinan yang menguji kemampuan membangun konsensus dan menggerakkan sumber daya politik,” katanya.
Didu menambahkan, salah satu kelebihan Mori adalah karakter politiknya sebagai figur petarung yang mampu bertahan dan terus berkembang di tengah kompetisi politik yang ketat.
“Politik itu arena daya tahan. Banyak figur muncul ketika situasi menguntungkan, tetapi tidak semua mampu bertahan ketika menghadapi tekanan. Mori menunjukkan daya tahan politik yang kuat. Karakter seperti itu penting untuk memimpin daerah sebesar NTB,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Didu juga menegaskan bahwa Mi6 mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, baik untuk bupati/wali kota maupun gubernur.
Menurutnya, wacana pemilihan gubernur melalui DPRD atau mekanisme penunjukan merupakan kemunduran demokrasi yang berpotensi mengurangi legitimasi politik kepala daerah.
“Rakyat harus tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpinnya. Karena itu, Mi6 menuntut Pilgub NTB 2029 tetap dilaksanakan secara langsung agar masyarakat dapat menentukan sendiri siapa figur terbaik yang akan memimpin daerah ini,” katanya.
Karena itu, Mi6 menilai sangat wajar apabila nama Mori Hanafi mulai diperhitungkan secara serius dalam percakapan politik menuju Pilgub NTB 2029.
“Saya tidak mengatakan Mori satu-satunya figur yang layak. Tetapi jika berbicara secara objektif tentang pengalaman, jejaring nasional, kapasitas organisasi, legitimasi politik, dan daya juang, maka Mori Hanafi berada dalam baris terdepan,” tutup Didu. (*)
