Lombokfile.com – Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam rangka penilaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hadir Tim dari KemenPAN RB, Ibu Ika Yunita Puspitasari, Ibu Widaryati Hestiarsih, dan Ibu Natasya Fauziah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan bersama Tim RB dan Tim AoC serta Tim dari Inspektorat II BPOM.
Dalam sambutannya, Yosef Dwi Irwan menegaskan bahwa predikat WBBM merupakan komitmen nyata BBPOM di Mataram untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari praktik pungli, gratifikasi, KKN serta menghadirkan pelayanan publik yang prima. “Verifikasi lapangan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi kami dalam menjaga integritas serta kualitas layanan berdampak bagi masyarakat” ujarnya.
“Pasca memperoleh WBK 2021, Balai Besar POM di Mataram terus memperkuat pondasi menuju WBBM, dengan kinerja yang tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan konsistensi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi BBPOM di Mataram setiap tahunya” lanjut Yosef.
Dalam kesempatan tersebut Yosef memaparkan berbagai inovasi layanan publik BBPOM di Mataram. “Sebagai bagian dari organisasi yang adaptif BBPOM Mataram memiliki 20 inovasi yang tersebar dalam 6 area perubahan reformasi birokrasi, sebagian diantaranya merupakan inovasi berbasis digital” ujar Yosef.
“Ada 4 inovasi unggulan layanan publik dari BBPOM Mataram, yaitu: Gemilang Pro UMKM, Gas Paman, Silapol, ICONIK dan Duta Anti Gratifikasi 2.0, di mana inovasi ini secara nyata meningkatkan nilai indeks pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi” jelas Yosef.
Gemilang Pro UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM) merupakan inovasi pendampingan UMKM yang menjawab stigma izin BPOM sulit, lama, dan mahal dengan menghadirkan pendampingan terpadu kolaborasi lintas lembaga. Program ini telah meningkatkan jumlah izin edar hingga 1.152 NIE per Agustus 2025 dan mendorong kenaikan omzet pelaku usaha sebesar 179%, sehingga mendapatkan apresiasi Top 5 PKRI Kelompok Replikasi dari KemenPAN RB 2024. Gemilang Pro UMKM telah berhasil merepikasi 72 fasilitator pendamping UMKM dari mahasiswa untuk percepatan pengurusan izin edar BPOM. “Kedepannya kami akan mengembangkan digitalisasi layanan Klinik UMKM yang terintegrasi dengan stakeholder lainnya, sehingga pelaku usaha khususnya UMKM bisa mendapatkan layanan perizinan, permodalan dan pemasaran dalam satu waktu” ungkap Yosef.
GAS-PAMAN (Keluarga Sadar Pangan Aman) hadir sebagai inovasi edukasi keamanan pangan berbasis komunitas dengan memberdayakan pedagang sayur keliling sebagai agen perubahan. Inovasi ini berhasil meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat sebesar 16,32 poin menjadi 83,15% dan menurunkan temuan pangan berbahaya di pasar tradisional. Saat ini telah terbentuk 82 kader GAS PAMAN yang telah mengintervensi 2.481 keluarga. ”Melalui pendekatan yang sederhana, mudah dipahami, dan menyentuh langsung ke level keluarga, GAS PAMAN mampu meningkatkan jangkauan pengawasan dan efesiensi anggaran dibandingkan jika dilakukan secara konvensional” ujar Yosef.
Kejahatan narkotika merupakan extra ordinary crime, kejahatan kemanusian yang mengancam ketahanan nasional dan daya saing bangsa. SILAPOL (Sistem Layanan Sampel Kepolisian) merupakan digitalisasi layanan pengujian sampel narkotika dari aparat penegak hukum (Kepolisain dan BNN). Inovasi SILAPOL menjadikan proses pengujian berjalan lebih cepat, efektif dan produktif, mulai dari administrasi sampel hingga terbitnya sertifikat hasil pengujian. “Silapol memiliki 3 jenis layanan, yaitu: ODS (One day Service), ODS Weekend (layanan di hari sabtu & hari libur nasional) serta OHS (One Hour Service) untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara kejahatan narkotika oleh Penyidik” jelas Yosef.
I-CONIC (Instrument Consultation Clinic) merupakan inovasi maintenance / pemeliharaan alat laboratorium dengan pemberdayaan pegawai menjadi dokter alat. “Saat ini BBPOM di Mataram telah memiliki 2 dokter spesialis dan 9 dokter umum untuk pemeliharaan alat laboratorium, pada tahun 2024-2025 47 kasus kerusakan alat telah berhasil diselesaikan secara mandiri. Ini mampu memberikan efesiensi biaya pemeliharaan sebesar 28,61%” lanjut Yosef.
Stigma negatif masyarakat terhadap layanan publik yang lamban, berbelit-belit, adanya gratifikasi ataupun pungli untuk melicinkan proses masih menjadi momok yang menghantui semangat reformasi birokrasi. Hal ini melatarbelakangi lahirnya inovasi Duta Anti Gratifikasi 2.0 di mana Kepala Balai Besar POM di Mataram langsung menjadi Duta Anti Gratifikasi yang secara aktif mengkampanyekan terkait larangan gratifikasi, pungli, wistleblowing system dan benturan kepentingan pada berbagai kegiatan. “Melalui inovasi ini diharapkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pegawai senantiasa terjaga. Hasil inovasi ini ditunjukan dari nilai survey SPAK (Survei Pengukuran Persepsi Anti Korupsi) hingga Juni 2025, dengan nilai 6 (Predikat Sangat Baik)” ungkap Yosef.
“Kami berkomitmen senantiasa berkomitmen menerapkan Zona Integritas Untuk Mempertahankan WBK dan Meraih WBBM, bukan sekedar lip service semata namun menjadi budaya melalui implementasi core value BerAKHLAK secara berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Bersih dan Lebih Baik Menuju Indonesia Emas 2045” pungkas Yosef menutup paparanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penilaian fasilitas layanan publik, mulai layanan bagi kelompok rentan (disabilitas, hamil, lansia), ruang laktasi, ruang ramah anak, teras literasi, dll. Tim Verifikasi Lapangan KemenPAN RB menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram dalam implementasi Zona Integritas yang menjadi bagian penting dari Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat. (*)
