Oleh Suaeb Qury
Ketua LTN PW NU NTB
Lombokfile.com -Pemilihan Presiden dan wakil presiden sebentar lagi bakal dimulai. Perdebatan antara tiga pasangan calon telah usai.
Untuk mengkomunikasikan visi dan misi serta janji-janji lainnya, ketiga pasang kandidat telah berkampanye sejak 28 November di seluruh negeri untuk mengambil hati hampir 205 juta pemilih, mendekati 75 persen penduduk Indonesia. Mereka menguraikan visi misi mereka di berbagai bidang termasuk pengembangan sumber daya manusia, kemajuan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum.
Hanya saja, sejumlah hal yang sifatnya spesifik menyisakan ruang untuk didiskusikan kembali.
Visi misi Capres dan Cawapres yang telah dibentangkan dalam debat maupun kampanye tergambang secara makroskopik di level nasional. Sementara Indonesia membentang dengan aneka ragam persoalan dan tantangan yang tak sekadar dilihat secara nasional melainkan pula secara mikroskopik dengan melihat daerah-daerah di Indonesia. Media berperan penting untuk menginformasikan terkait hal tersebut sebagai pertimbangan masyarakat NTB.
Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, memiliki visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua dan mengejar 8 Jalan Perubahan sebagai misi mereka. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menawarkan 8 misi yang disebut Asta Cita dengan 17 program prioritas. Mereka memiliki visi bertema Menuju Indonesia Unggul. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mempresentasikan misi 8 Gerak Cepat Ganjar & Mahfud dengan fokus utama pada kebebasan dan stabilitas demokrasi di dalam negeri.
Setiap pasangan calon tentu memiliki program andalan mereka terkait dengan demokrasi. Anies dan Muhaimin Iskandar misalnya memasukkan demokrasi dalam misi kedelapan mereka, yaitu memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM), memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Menurut mereka, penegakkan hukum dan merawat demokrasi mampu menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial untuk seluruh rakyat.
Penyempurnaan otonomi daerah, meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta memberantas korupsi tanpa tebang pilih akan menjadi fokus utama Anies dan Muhaimin Iskandar ketika terpilih menjadi capres dan cawapres nanti. Terdapat enam agenda yang akan mereka lakukan untuk mendukung misi ini hingga terwujud, di antaranya sistem hukum yang adil, transparan, mengayomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, birokrasi yang profesional dan melayani, otonomi daerah yang paripurna, menjaga profesionalisme polri, serta jaminan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Sedangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran memasukkan misi tentang demokrasi dalam urutan pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Menurut keduanya, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa di tengah era global yang penuh tantangan. Ini menjadi hal krusial dan penerapan demokrasi untuk memastikan semua rakyat memiliki kesempatan yang setara agar bisa berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara.
Mereka berkomitmen untuk menguatkan demokrasi di Indonesia dengan cara mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah. Namun, juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas, serta menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
Paslon terakhir, Ganjar-Mahfud juga memasukkan unsur demokrasi dalam visi-misinya di urutan ketujuh, yaitu mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Terdapat empat agenda yang dicanangkan di antaranya: Menjamin kebebasan sipil dalam berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab.
Galang supremasi sipil berupa penguatan hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hal dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik. Gerak pemantapan lembaga politik, memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitah partai politik sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik.
Kemerdekaan pers dan media dengan menjamin pers yang Bergema (Bebas, Bergerak, dan Bermartabat) dengan memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Meningkatkan literasi media sosial serta mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab.
Visi misi tersebut menjadi semacam gambaran program ketiga pasangan calon. Lantas bagaimana para tim kampanye menerjemahkan itu untuk NTB. Mengingat NTB menjadi semacam titik tengah yang menghubungkan kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Peran media dalam konteks Pemilu sangat penting sebagai jembatan informasi kepada masyarakat di tiap daerah. Mengingat tak sedikit media online yang hadir di NTB. Sudahkah media berperan demikian. (*)
