Lombokfile.com -BEM Nusantara NTB hari ini menggelar Aksi Simbolik Akbar sebagai bentuk kemarahan publik atas lambannya Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam menetapkan tersangka kasus dana siluman Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB. Kasus yang telah lama bergulir dengan sederet pemeriksaan pejabat publik ini seolah dibiarkan berlarut tanpa kepastian hukum, sementara rakyat terus menanggung dampak kebobrokan politik anggaran.
Kecaman dan Tuntutan Mereka:
1. Kecaman kepada Kejati NTB
Kejati NTB kami nilai lamban dan tidak serius dalam menuntaskan kasus dana siluman. Kami menuntut Kejati segera menetapkan tersangka tanpa pandang bulu, mengungkap seluruh aliran uang gelap, dan membuka nama-nama penerima dana siluman kepada publik.
2. Kecaman kepada Gubernur NTB & DPRD NTB
Gubernur NTB dan seluruh anggota DPRD NTB yang terindikasi terlibat adalah pengkhianat amanah rakyat. Praktik politik transaksional yang merampok anggaran publik adalah kejahatan moral dan hukum. Kami mendesak pengunduran diri pejabat yang terbukti terlibat serta audit total terhadap seluruh program pokir.
3. Bebaskan Kawan-Kawan Pejuang Rakyat!
Kami menuntut Kapolda NTB segera membebaskan tanpa syarat seluruh kawan-kawan yang ditahan saat aksi besar 30 Agustus 2025. Penangkapan aktivis adalah bentuk kriminalisasi gerakan rakyat dan pelemahan demokrasi.
4. Perbaiki Ekonomi NTB yang Terpuruk
Di tengah skandal dana siluman, NTB kini terpuruk sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua se-Indonesia. Ini bukti nyata kegagalan pemerintah provinsi dan DPRD NTB dalam mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Abed Aljabiri Adnan, Koordinator Daerah BEM Nusantara NTB, menegaskan:
“Kasus dana siluman adalah potret telanjang bagaimana elit politik NTB memperdagangkan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi. Lambannya Kejati menindak hanya mempertegas ketidakberpihakan hukum pada kebenaran. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTB anjlok ke posisi terbawah kedua nasional ini adalah bukti kegagalan kepemimpinan yang nyata. Kami tidak akan berhenti. Kami menuntut Kejati segera tetapkan tersangka, Gubernur dan DPRD bersih-bersih dari praktik korup, dan kawan-kawan yang ditahan pada aksi 30 Agustus segera dibebaskan tanpa syarat. Jika tuntutan ini diabaikan, BEM Nusantara NTB siap mengkonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan rakyat untuk aksi yang lebih besar lagi.”
Seruan Perlawanan
BEM Nusantara NTB menegaskan bahwa aksi simbolik ini hanyalah awal. Jika Kejati NTB, Gubernur, dan DPRD tidak segera merespons tuntutan rakyat, kami akan memobilisasi aksi yang lebih besar dan menggugat melalui jalur hukum maupun politik. (*)
