Lombokfile.com -Antrian panjang kendaraan pada lintasan penyeberangan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu tunggu yang mencapai dua hingga tiga jam pada kondisi tertentu dipengaruhi sejumlah kendala teknis, proses verifikasi administrasi pelayaran, serta cuaca ekstrem yang mengharuskan operasional kapal mengutamakan keselamatan.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi resmi Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kelancaran layanan penyeberangan pada lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut.
Salah satu faktor utama adalah pengetatan proses verifikasi manifest penumpang dan kendaraan oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP). Langkah ini dilakukan sejalan dengan peningkatan pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan pelayaran, terutama setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal menjadi perhatian nasional.
Dalam mekanisme tersebut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan setelah proses verifikasi manifest diselesaikan. Prosedur ini penting untuk memastikan kesesuaian data penumpang dan kendaraan dengan kondisi aktual sebelum kapal diberangkatkan. Namun, proses pemeriksaan yang lebih ketat turut mempengaruhi waktu keberangkatan dan berkontribusi pada penumpukan antrian.
“Verifikasi manifest merupakan bagian penting dari pengawasan keselamatan pelayaran. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan. Namun, kita juga perlu mencari solusi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif sehingga tidak menimbulkan waktu tunggu yang terlalu lama bagi masyarakat,” ujar Aka.
Selain itu, kendala teknis berupa gangguan operasional atau trouble pada sejumlah kapal yang telah terjadwal turut mempengaruhi kapasitas layanan. Kapal yang mengalami gangguan harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan, sementara proses penyiapan atau penggantian armada membutuhkan waktu tersendiri.
Faktor lainnya adalah kondisi cuaca dalam sekitar tiga pekan terakhir yang relatif ekstrim, terutama angin kencang dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap operasional kapal dan menuntut kehati-hatian lebih besar demi menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, serta kendaraan yang diangkut.
Aka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrian panjang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinatif yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi yang terukur.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan NTB berencana menggelar pertemuan pada Senin mendatang dengan Syahbandar pada KUPP, PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan, serta GAPASDAP. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi operasional, kesiapan armada, proses pelayanan, dan langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca.
“Yang kita inginkan adalah solusi konkret. Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas, tetapi kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, seluruh pihak akan kita ajak duduk bersama untuk mengevaluasi kondisi ini dan merumuskan langkah perbaikan,” tegasnya.
Pemprov NTB berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan sistem pelayanan, meningkatkan kesiapan armada, serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kendala teknis dan cuaca. Dengan demikian, layanan penyeberangan Kayangan – Poto Tano dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan memberikan kepastian perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan