Lombokfile.com -Seruan Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat agar Pemprov NTB tidak lepas tangan menyusul eskalasi gejolak sosial yang terus meningkat setelah dipicu beredarnya video ceramah agama di Lombok Timur, mendapat dukungan dari DPRD NTB.
“Apa yang menjadi kekhawatiran beliau, kami dukung seribu persen. Beliau benar. Pemprov NTB memang tidak boleh lepas tangan dalam upaya mencari penyelesaian masalah ini,” kata Anggota Komisi I DPRD NTB TGH Najamuddin Moestafa di Mataram, kemarin (7/1).
Dia menegaskan, kekhawatiran yang disampaikan Rachmat, harusnya menjadi kekhawatiran semua pihak. Bahwa gejolak sosial dengan eskalasi yang terus meningkat ini, bukanlah pertanda baik bagi kondusifitas daerah.
Tokoh agama dari Lombok Timur ini menegaskan kembali, bahwa gejolak sosial tersebut kini bukan hanya meluas di Pulau Lombok saja. Melainkan juga sudah sampai ke Pulau Sumbawa. Dia menerima informasi, bagaimana kelompok masyarakat dari Pulau Sumbawa juga hendak datang untuk menggelar aksi ke Pulau Lombok atas insiden yang terjadi di Lombok Timur tersebut.
Karena itu, jika Pemprov NTB tidak memberikan respons memadai, maka persoalan ini dikhawatirkan menjadi bias, dan tentu akan menjadi hal yang tidak bagus untuk kondusifitas Bumi Gora yang selama ini dikenal sebagai daerah yang memberi kenyamanan bagi penghuninya.
“Kami dari DPRD NTB mendesak agar Gubernur segera merespons apa yang disampaikan wakil rakyat kita di DPR RI. Kalau tidak, persoalan ini bisa menjadi bias horizontal,” tandas Najamuddin khawatir.
Akan menjadi sangat tidak elok, jika Pemerintah Pusat hanya menerima laporan penanganan gejolak sosial yang terjadi di NTB ini dari pemerintah kabupaten/kota saja. Sementara Pemprov NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, justru hanya bertindak sebagai pihak yang meneruskan laporan imbas lepas tangan lantaran mereduksi gejolak sosial yang terjadi hanya menjadi masalah di kabupaten/kota.
Tokoh yang dikenal identik dengan peci hitam khasnya ini juga mengingatkan agar Pemprov NTB tidak setengah-setengah dalam merespons gejolak sosial ini. Najamuddin sepakat, menyerahkan persoalan ini sepenuhnya pada aparat penegak hukum semata, bukanlah pilihan bijak. Sebab, hal tersebut sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dengan masyarakat.
Jika itu terjadi, Najamuddin khawatir akan muncul berbagai macam tudingan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan memainkan sentimen negatif bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama. Hal yang tentu saja tidak boleh terjadi.
“Itulah pentingnya Gubernur dan Pemprov NTB merespons secara tepat. Agar persoalan ini menjadi terang benderang. Nggak boleh ada grey area di sini,” tandas politisi Partai Amanat Nasional ini.
Saat ini kata Najamuddin, NTB adalah epicentrum kemajuan Indonesia. Sebagai tuan rumah event bergengsi tingkat internasional, bukan hanya mata warga negara Indonesia yang tertuju ke NTB. Tapi mata seluruh dunia juga akan menoleh ke Bumi Gora. Karena itu, jika gejolak sosial ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian komprehensif, maka sudah pasti hal tersebut akan memantik perhatian nasional dan juga internasional.
“Jangan sampai agenda besar yang telah disiapkan Presiden Jokowi untuk kemajuan dan kemaslahatan seluruh masyarakat NTB, justru dicederai hanya karena respons Pemprov NTB yang tidak memadai terhadap gejolak sosial ini,” kata Najamuddin mengingatkan.(*)
