Lombokfile.com -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menanggapi sejumlah pandangan publik yang mempertanyakan klaim penguatan fondasi transformasi ekonomi dan sosial, dengan anggapan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa persepsi tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih utuh, terutama dinamika ekonomi NTB sepanjang 2025.
Aka menjelaskan, pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro yang mencerminkan pergerakan mesin produksi daerah meliputi aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan konsumsi, bukan ukuran langsung atas kenyamanan hidup harian masyarakat.
“Karena itu wajar apabila masyarakat masih merasakan adanya tekanan biaya hidup, sementara indikator ekonomi makro mulai membaik. Ini bukan kontradiksi, tetapi jeda waktu antara pemulihan ekonomi dan dampaknya ke rumah tangga,” jelas Aka.
Ia menjelaskan bahwa NTB memulai tahun 2025 dari kondisi yang tidak normal. Pada awal tahun, perekonomian daerah sempat terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis pada operasional smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan, salah satu kontributor terbesar PDRB NTB. Kondisi tersebut bukan disebabkan melemahnya daya beli masyarakat maupun lesunya sektor riil.
“Artinya, pemerintah daerah bekerja dari titik awal kontraksi, bukan dari situasi ekonomi yang stabil. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama adalah menghentikan penurunan, menormalkan kembali mesin ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan sektor-sektor produktif tetap bergerak,” ujarnya.
Hasilnya, hingga akhir 2025 pertumbuhan ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif sebesar 3,22 persen secara kumulatif. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun. Angka ini enam kali lipat lebih besar dibandingkan kenaikan yang dirancang dalam RPJMD 2025 yang hanya sekitar 0,70 poin.
“Ini menunjukkan bahwa tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda bukan sekedar menjaga ekonomi agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi pemulihan,” tegasnya.
Aka juga menekankan bahwa kebangkitan ekonomi NTB tidak semata bertumpu pada sektor tambang, ini bukan kita mengabaikan tambang. Tapi ini sisi positif dari pertumbuhan ekonomi NTB, di tengah gangguan teknis pertambangan, di mana sektor non-tambang menunjukkan kinerja solid. Pertanian tumbuh positif didorong panen raya, perdagangan bergerak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, jasa dan pariwisata mulai pulih, konsumsi rumah tangga tumbuh, pengangguran menurun, serta proporsi pekerja formal meningkat.
Bahkan, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB dalam satu Podcast dengan Media Antara News NTB (09/02/26), apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi rakyat yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi tetap berjalan dan menjadi penopang utama pemulihan.
Terkait istilah “pondasi transformasi ekonomi dan sosial”, Aka meluruskan bahwa yang dimaksud bukanlah klaim bahwa masyarakat sudah sepenuhnya sejahtera. Fondasi transformasi berarti indikator-indikator awal perubahan struktural mulai terbentuk: industri pengolahan mulai beroperasi, sektor non-tambang menguat, lapangan kerja kembali terbuka, dan daya beli masyarakat terjaga.
“Ini adalah fase awal. Analogi sederhananya, fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen hasil,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan yang dirasakan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh inflasi pangan nasional, seperti harga beras, cabai, daging ayam, dan tarif listrik, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Oleh karena itu, tidak tepat jika seluruh beban biaya hidup langsung disimpulkan sebagai kegagalan pertumbuhan ekonomi NTB.
Lebih jauh, Aka menegaskan bahwa capaian penting sepanjang 2025 justru terletak pada keberhasilan pemerintah daerah mencegah dampak sosial yang lebih berat. Dengan kontraksi besar di awal tahun, NTB sebenarnya berhadapan dengan risiko meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli, hingga lonjakan kemiskinan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: konsumsi rumah tangga tumbuh, pengangguran menurun, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi kembali positif.
“Ini adalah kerja-kerja pencegahan krisis yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Kalau pemerintah gagal, indikator-indikator dasar itu justru akan memburuk,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Khalik menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda saat ini sedang menata ulang arah pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dan berbasis sektor padat karya, dengan penguatan pertanian, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata.
“Menyebut fondasi transformasi ekonomi bukan berarti mengatakan rakyat sudah sejahtera. Artinya, NTB berhasil keluar dari kontraksi dan menyalakan kembali mesin ekonominya. Tahun 2025 adalah tahun penyelamatan dan pemulihan. Ke depan, fokus kita memastikan pertumbuhan itu konsisten, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*)
