Lombokfile.com -Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd meresmikan operasionalisasi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) RDF/SRF dengan kapasitas 120 ton/hari pada Senin (7/8) bertempat di TPAR Kebon Kongok.
Pada kesempatan tersebut, Ummi Rohmi sapaan Wagub mengungkapkan rasa bangganya. Karena dengan beroperasinya TPST RDF/SRF ini menjadi wujud nyata industrialisasi persampahan di NTB.
“Akhirnya kita bisa mengoperasikan TPST RDF/SRF ini, dan ini baru langkah pertama dalam pengelolaan sampah yang terpadu”, ujar Wagub.
Selain itu Ummi Rohmi menyampaikan, dengan keberadaan TPST RDF/SRF ini, makan sampah menggunung dapat diminimalisir. Karena dengan pengolahan ini maka sampah yang akan dibawa ke landflill adalah residunya saja. Termasuk pemilahan sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat.
“Alhamdulillah sampah dari Kota Mataram yang selama ini hingga 300 ton sehari mulai berkurang dan saya mengapresiasi Kota Mataram dengan adanya MMC.(Mataram Maggot Centre), atau TPST Sandubaya bisa mengurangi sampah ke TPAR Kebon Kongok.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Julmansyah, S.Hut., M.A.P, mengatakan ada 3 metode yang digunakan dalam mengoperasikan TPST ini yakni *Pertama* pengolahan RDF/SRF ini akan menghasilkan pelet sampah yang akan menjadi co-firing untuk PLTU Jeranjang. Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani Perjanjian Kerjasama utk co-firing antara TPAR Kebon Kongok dengan anak perusahaan PLN agar pelet sampah sebanyak 1.000 ton utk 6 bulan. *Kedua* sampah organik dr pengolahan TPST RDF/SRF ini dalam bentuk kompos dengan metode Takakura. *Ketiga*, plastik daur ulang yang terpilah dari proses TPST ini akan dikerjasamakan dengan BUMDes yang siap.
Pabrik RDF/SRF ini dibangun oleh BPPW (Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah) NTB Kemen PUPR, yang dilengkapi dengan sarana prasarananya. Pihak TPAR Kebon Kongok sebagai operator dari pabrik ini. Dalam pengoperasian ini semua menggunakan EV (electrival vehical) atau kendaraan listrik. Menurut Julmansyah ini wujud pemprov NTB mulai menerapkan pembangunan rendah karbon, karena dengan EV maka rendah emisi.
Selama 64 tahun NTB, baru sekarang memiliki atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang operasional dan layak. Wagub menekankan, “jangan sampai setelah peresmian tapi tdk berkelanjutan operasinya”, lanjutnya.
Pengoperasian TPST ini sebanyak 137 orang tenaga kerja yang berasal dari desa lingkar TPA. (*)
