Lombokfile.com -Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah untuk berani tampil memperebutkan posisi kepala daerah. Konstruksi sosial politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” kini mestinya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah. Bukan lagi menjadi batas tak tertulis menentukan kepemimpinan daerah.
“Masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan kesetaraan. Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan Lombok Tengah memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama. Bukan lagi sekadar pelengkap komposisi politik,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin, 11 Mei 2026
Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, sudah saatnya ruang politik yang lebih setara dan inklusif hadir di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Ruang politik itu harus berbasis kapasitas kepemimpinan, bukan semata warisan pembagian geografis lama.
Didu tak menampik, dinamika politik Lombok Tengah selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari istilah “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat”. Lauk Kawat merujuk pada kawasan selatan Lombok Tengah yang identik dengan daerah pesisir, kawasan kering, namun memiliki bentang wisata pantai indah luar biasa. Sementara Dayen Kawat merujuk pada kawasan utara yang subur, hijau, dan selama ini dikenal sebagai kawasan pertanian dan lumbung pangan.
Dalam praktik politik Lombok Tengah, pembacaan “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” sering dijadikan semacam formula tidak tertulis dalam menentukan pasangan kepala daerah. Namun faktanya, posisi bupati selalu berasal dari kawasan “Dayen Kawat”, sedangkan “Lauk Kawat” berada di posisi wakil.
Didu menilai, pola semacam itu merupakan realitas politik historis yang memang lahir dari proses sosial masyarakat Lombok Tengah di masa lalu. Namun demikian, Didu menegaskan bahwa perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memandang kepemimpinan.
Menurutnya, masyarakat kini semakin rasional dan terbuka dalam menentukan pilihan politik. Faktor asal wilayah tidak lagi menjadi pertimbangan utama sebagaimana beberapa dekade sebelumnya. Yang lebih penting bagi publik saat ini kata dia, adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan seorang pemimpin dalam menghadirkan solusi atas persoalan daerah.
“Atas nama demokrasi, tidak boleh ada lagi wilayah yang merasa hanya ditakdirkan menjadi pelengkap kekuasaan,” tandas Didu.
Mantan Esekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menegaskan, langkah Mi6 yang mendorong figur potensial di kawasan selatan Lombok Tengah untuk tampil merebut posisi kepala daerah, sama sekali bukan dimaksudkan untuk membangun sekat baru antara masyarakat selatan dan utara Lombok Tengah. Mi6 justru memandang bahwa dikotomi “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” seharusnya mulai ditempatkan sebagai bagian dari sejarah sosial-politik daerah yang tidak perlu lagi dipertajam dalam praktik demokrasi modern.
“Ini bukan soal membelah masyarakat. Bukan juga soal mempertentangkan utara dan selatan. Justru yang ingin didorong adalah kesetaraan kesempatan politik. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin,” tegasnya.
Didu menilai, munculnya figur dari selatan sebagai calon bupati akan menjadi indikator semakin matangnya demokrasi di Lombok Tengah. Sebab, demokrasi yang sehat, menurutnya, memberikan ruang yang sama kepada siapa pun tanpa dibatasi oleh latar geografis.
Ia mengatakan, kawasan selatan Lombok Tengah saat ini juga telah mengalami transformasi yang sangat besar. Kehadiran kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga meningkatnya konektivitas wilayah membuat selatan Lombok Tengah tidak lagi bisa dipandang sebagai daerah pinggiran.
“Selatan hari ini bukan lagi wilayah yang berada di belakang. Pertumbuhan ekonomi baru justru banyak bergerak di kawasan selatan. Pariwisata internasional berkembang di sana. Infrastruktur berkembang di sana. Ini tentu melahirkan sumber daya manusia dan kelas sosial baru yang lebih percaya diri,” kata Didu.
Dia juga melihat bahwa secara demografis, kawasan selatan Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan bahkan disebut lebih tinggi dibanding sebagian kawasan utara, meski selisihnya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat bagi lahirnya figur kepemimpinan baru dari kawasan selatan.
Namun demikian, Didu mengingatkan bahwa modal geografis dan demografis saja tidak cukup. Figur yang ingin tampil di Pilkada 2029 tetap harus mampu membangun kapasitas, jaringan sosial, komunikasi politik, dan gagasan pembangunan yang kuat untuk Lombok Tengah secara keseluruhan. Dan menurut dia, kawasan selatan tak kekurangan figur
“Yang dibutuhkan masyarakat Lombok Tengah sekarang itu bukan sekadar figur selatan atau utara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menyatukan Lombok Tengah dan membawa daerah ini melompat lebih maju,” ujarnya.
Generasi Muda Bisa Patahkan Pola Lama
Di sisi lain, Didu mengungkapkan, generasi muda Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk mematahkan pola-pola lama politik daerah yang terlalu bertumpu pada pembacaan geografis. Anak-anak muda saat ini, kata dia, tumbuh dalam situasi sosial yang jauh lebih terbuka, lebih cair, dan lebih egaliter dibanding generasi sebelumnya.
Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 bisa menjadi momentum penting lahirnya politik baru yang lebih modern di Lombok Tengah. Politik yang tidak lagi dibangun di atas sekat-sekat wilayah, tetapi di atas pertarungan ide, kapasitas, dan visi pembangunan.
“Generasi muda hari ini lebih melihat kompetensi daripada sekadar asal kawasan. Mereka ingin pemimpin yang punya gagasan, punya energi, dan mampu bekerja. Ini momentum yang sangat baik untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih progresif,” katanya.
Didu juga menyoroti bahwa pembangunan Lombok Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung sangat cepat di daerah tersebut. Apalagi Lombok Tengah kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan strategis di NTB, terutama dengan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, tantangan Lombok Tengah ke depan tidak ringan. Selain harus menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, daerah ini juga menghadapi tantangan urbanisasi, tekanan investasi, transformasi sosial masyarakat, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, Didu menilai kepemimpinan Lombok Tengah ke depan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pola politik tradisional.
“Daerah ini membutuhkan pemimpin dengan perspektif baru. Pemimpin yang mampu membaca perubahan global, mampu mengelola investasi tanpa meninggalkan masyarakat lokal, dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah percepatan pembangunan,” katanya.
Didu berpandangan, jika figur-figur dari wilayah selatan mulai berani tampil sebagai calon pemimpin utama, maka hal tersebut justru akan memperkaya kualitas demokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif pilihan, sementara kompetisi politik akan menjadi lebih sehat dan terbuka.
“Demokrasi yang baik itu ketika semua orang merasa punya kesempatan yang sama. Ketika tidak ada lagi perasaan bahwa wilayah tertentu hanya pantas menjadi pelengkap,” ujar Didu.
Kendati begitu, ia menegaskan, pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpin terbaik bagi Lombok Tengah. Namun tugas semua elemen masyarakat, termasuk kelompok intelektual dan civil society, adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan memberi kesempatan yang adil bagi semua figur potensial.
“Lombok Tengah harus bergerak menuju politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak lagi terjebak pada sekat lama, tetapi fokus pada kualitas kepemimpinan dan masa depan daerah,” tutupnya. (*)
