Lombokfile.com -Prestisius, sebutan ini layak disandang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menata pengelolaan layanan informasi publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejarah mencatat selama lima tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr, H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd (Zul-Rohmi) NTB memperoleh predikat Provinsi “Informatif”.
“Itulah sebabnya, sebagai Provinsi Informatif, Nusa Tenggara Barat dalam membangun daerah sejak lima tahun terakhir dikelola dengan keterbukaan. Karena pemimpin NTB, Gubernur dan Wakil Gubernur sangat terbuka dalam pengelolaan program pembangunan dan anggaran bahkan interaksi terkait informasi dengan masyarakat luas sangat baik,” demikian Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. Najamudin Amy, SSos, MM Minggu (6/8/2023) di Moment Car Free Day Jalan Udayana Mataram.
Pernyataan Dr. Najam tersebut disampaikan sehubungan akan dihelatnya Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi (KI) yang akan berlangsung di Provinsi NTB mulai 6 – 9 Agustus 2023 dan akan dibuka Menkominfo, Senin (7/8/2023) ini.
Dikatakan, selama kepemimpinannya, Gubernur NTB selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB untuk mendapatkan informasi dan merespon informasi masyarakat. Bahkan Gubernur NTB merupakan salah satu Gubernur yang cukup inovatif dalam keterbukaan informasi.
Ia berharap sinergi dan kerjasama semua pihak untuk terus mewujudkan keterbukaan informasi public di semua lembaga pemerintah maupun Badan Publik lainnya. Pemprov NTB akan terus mendorong informasi public melalui penguatan masyarakat yang memiliki kesadaran akan KIP dan pemerintahan yang terbuka.
Menurut Dr. Najam, terpilihnya NTB sebagai tuan rumah tak lepas dari geliat pembangunan NTB yang nilai dasarnya dibangun atas dasar keterbukaan. Keterbukaan yang tidak saja soal angka dan peringkat namun kehadiran pemerintah yang terbuka, menghasilkan kepercayaan publik.
“Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud karena masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memberi energi serta kontribusi sosial dalam mendukung setiap program pemerintah. Hal ini terlihat dari tingkat kepedulian tinggi masyarakat NTB atas keterbukaan,” kata Najam.
Doktor Najam menjelaskan pula, secara kelembagaan terpilihnya NTB sebagai tuan rumah Rakornas KI selain karena prestasinya sebagai provinsi Informatif dalam lima tahun berturut turut, NTB juga dikenal sebagai provinsi paling inovatif dengan layanan publik digitalnya serta memiliki indeks keterbukaan informasi keempat nasional.
Najam menilai, korelasi keterbukaan informasi dengan kesejahteraan masyarakat adalah dijaminnya hak asasi masyarakat untuk mengetahui setiap informasi publik. Aplikasi seperti NTB Care dan NTB Mal selain 200 aplikasi lain yang dikembangkan, kini bisa bersaing dengan marketplace besar sebagai bagian dari pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
