Ia menyebut pemilihan kepala desa ini sebagai kompetensi yang dianggapnya lebih serius.
“Kalau mau diadakan pilkades, saya berharap bagusnya sebelum juni tahun 2023. Kalau sudah lewat juni, agenda tahapan pemilu itu sudah banyak,” sebutnya.
Perhatian pusat sangat dibutuhkan ketika Pilkades berlangsung di sejumlah daerah, pinta politisi Partai PKS itu. Begitu pula di Kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya lah Pembinaan demokrasi jadi keniscayaan, agar Pilkades bisa lebih sehat dan tertib.
“Rencananya sih hal ini akan dibahas dalam Raperda, tapi saya dengar pemerintah akan menyiapkan Perbup. Saya nggak tau apakah sifatnya paralel, menyiapkan itu, seiring dengan sudah adanya draf Raperda, cuman draf Raperda sampai hari ini belum masuk,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung potensi konflik nanti di pilkada, untuk itu ia berharap panitianya harus bersifat netral.
