Lombokfile.com – Musda Partai NasDem NTB beserta penetapan kepengurusan dibawah kepemimpinan Ketua Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, dinilai berpengaruh besar pada Partai Demokrat di NTB.
Perolehan suara pemilu 2019 di NTB dimana Demokrat berada di urutan ke lima setelah Gerindra, Golkar, PKS dan PPP, bisa menurun tajam pada Pemilu 2024, jika partai berlambang mercy ini tak merubah pola konsolidasi internal.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Ihsan Hamid mengatakan, secara nasional Partai Demokrat memang sedang dihadapkan dengan persoalan besar terkait elektabilitas.
“Masalah Demokrat saat ini adalah elektabilitas. Kalau soal popularitas saya pikir masih kuat, karena Demokrat pernah jadi partai pemenang pemilu dua periode dan pernah punya presiden. Itu modal besar. Tetapi menjadi persoalan sekarang, disaat partai lain punya agregat elektabilitas yang tinggi, Demokrat justru stagnan, bahkan cenderung turun,” kata Dr Ihsan Hamid, Selasa 9 November 2021.
Ihsan mengatakan, stagnansi elektabilitas Partai Demokrat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Yang pertama soal figur kepemimpinan. Figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat berbeda dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“AHY nampak lebih minim pengalaman dan cenderung dipaksakan, itu membuat iklim demokratisasi di tubuh partia tidak menarik. Artinya potensi orang lain cenderung tertutup, sehingga seperti asumsi pasar, siapa punya saham besar dia yang pegang. Padahal di parpol yang berlaku itu jam terbang, track record, dan pengalaman. Dan siapapun kader punya hak sama (untuk tampil memimpin),” ujarnya.
Yang kedua, papar dia, Partai Demokrat dinilai tidak teruji dalam mengelola konflik. Padahal jika konflik bisa dikelola justru akan menjadi nilai positif untuk mengangkat elektabilitas.
“Demokrat tidak teruji mengelola konflik. Ketika ada konflik dia gelagapan, tidak seperti Partai Golkar yang menjadikan konflik justru menjadi peluang elektabilitas yang semakin besar. Tetapi konflik di Demokrat justru membuat semakin terpuruk. Hal-hal seperti ini yang berpengaruh secara langsung ke elektabilitas,” katanya.
Ihsan mengatakan, perolehan suara pemilu memang merupakan siklus yang bisa dianggap biasa bagi partai politik. Seperri juga PDIP yang pernah juga berada di urutan 3 dan 4, kini memimpin dan berkuasa. Namun, hal-hak tersebut bisa menjadi pemikiran Demokrat yang sempat berjaya pada masanya, untuk mulai berbenah.
“Itu memang siklus biasa ya. PDIP juga pernah jadi ketiga dan keempat. Tetapi jangan sampai terlalu lama Demokrat berada di bawah, apalagi sebagai partai yang pernah jadi pemenang, harusnya Demokrat lebih stabil kayak Golkar lah,” ujarnya.
Menurut Ihsan, masalah stagnansi elektabilitas Partai Demokrat secara nasional juga merembet ke daerah.
Ia mengatakan, di NTB Partai Demokrat berpotensi menjadi partai yang hanya mampu bertahan di urutan 4-5.
Secara psikologis politik, munculnya Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah memimpin Partai NasDem NTB pasti berpengaruh pada Demokrat. Ummi Rohmi membawa gerbong kekuatannya ke partai besutan Surya Paloh ini.
“Karena ini soal figur. Basis kultural Demokrat NTB yang dulu disuplay NWDI, kini tinggal simbolik, pak Mahally Fikri saja. Saran kami dari outsider, Demokrat NTB harus konsolidasi ulang, jangan bertahan dengan pola lama dan klasik, kalau mau kembali menjadi tiga besar di NTB,” tukasnya.
Menurutnya, meski secara eksternal Ketua Demokrat NTB TGH Mahally Fikri berupaya membentuk opini bahwa Demokrat NTB masih sangat kuat, namun pesimisme tetap nampak pasca Musda Partai NasDem NTB.
“Sehingga dalam kondisi saat ini, Partai Demokrat di NTB terancam hanya di papan bawah kalau tidak konsolidasi ulang dan demokratisasi secara internal,” katanya.
Namun menariknya, papar Ihsan, masalah-masalah tersebut bukan berarti Partai Demokrat kehilangan magnetnya.
Menurut dia, masih ada cukup banyak figur yang punya akses birokrasi dan punya kekuasaan di NTB, saat ini tertarik bergabung dengan Demokrat.
“Ada banyak figur, seperti Bupati Lotim Sukiman dan lainya. Sebenarnya ini peluang, kalau saja pak Mahally mau legowo. Beliau bisa jadi sesepuh Demokrat dan kasih kesempatan yang baru tampil, bawa gerbong baru menggantikan gerbong lama yang sudah hilang dari NWDI,” katanya.
Ihsan menilai, saat ini Kepala Daerah yang masih tersisa dan belum menjadi kader partai ialah Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy.
“Kalau Sukiman serius, maka saya rasa Mahaly harus berpikir ulang mencalonkan diri kembali. Ini kalau dia mau memberi warna untuk Demokrat. Kan nggak selalu harus jadi ketua, ada kalanya harus naik kelas, seperti jadi ketua dewan pertimbangan ya,” katanya. (*)
