Lombokfile.com -Ratusan Pedagang Kali Lima (PKL) dari sejumlah wilayah di Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Barat, Jumat 11 Maret 2022, berunjuk rasa ke gedung DPRD NTB.
Mereka memprotes sikap DPRD NTB yang terkesan sibuk berpolitik dan mengurus kepentingan sendiri, di saat minyak goreng langka.
Tak hanya memprotes sikap DPRD NTB, para PKL di bawah naungan Assosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, juga menyerukan agar aparat penegak hukum (APH) menangkap dan mengadili para koruptor di daerah ini.
Mereka menilai kejahatan korupsi sebagai biang kerok masalah sosial dan ekonomi yang imbasnya menyengsarakan rakyat.
“Harga sejumlah komoditi meningkat, dan minyak goreng semakin langka. Tetapi wakil rakyat tak bersikap dan justru terkesan sibuk dengan urusan masing-masing. Ribuan PKL di NTB sedang susah, tapi anggota dewan justru sibuk berpolitik, rebutan posisi,” tegas Ketua APKLI NTB, Abdul Majid di sela aksi unjukrasa.
Majid mengatakan, kelangkaan minyak goreng beberapa pekan terakhir membuat masyarakat kesulitan. Terutama para PKL yang banyak membutuhkan minyak goreng, seperti pedagang gorengan, jajanan bakulan, dan lainnya.
Namun, hingga saat ini, APKLI menilai belum ada anggota DPRD NTB yang bersuara menyikapi masalah itu.
“DPRD NTB sebagai perwakilan Rakyat selama ini diam membisu dengan kondisi ini. Bayangkan dari sekian banyak anggota DPRD NTB nggak ada satu pun yang pernah berbicara soal bagaimana solusi atas kelangkaan minyak goreng ini. Mereka malah sibuk merebut kekuasaan,” tegas Majid.
Sekretaris APKLI Lombok Tengah, Kusuma Wardana mengatakan, anggota dewan saat ini seakan tak punya empati dan perasaan.
“Mereka nggak punya hati. Sudah tahu masyarakat lagi susah karena minyak goreng langka, mereka mereka berpesta pora untuk dapat jabatan baru. Kok DPR kita sibuk urus AKD ketimbang urus rakyatnya,” tegas Dode, sapaan akrabnya.
Soroti Korupsi
Dalam unjuk rasa tersebut, para PKL juga menyoroti kasus-kasus korupsi di wilayah NTB.
Mereka mendesak APH untuk menangkap dan mengadili para koruptor. Proses hukum agar ditegakan untuk dugaan korupsi.
“Kita juga minta APH usut semua kasus korupsi di NTB. Karena koruptor Ini sumber masalah sosial dan ekonomi rakyat. Tangkap dan adili koruptor !!,” tegas Ketua APKLI NTB, Abdul Majid.
Unjuk Rasa ratusan PKL diwarnai orasi bergiliran. Sayangnya, tak satupun anggota DPRD NTB menemui massa aksi.
Koordinator Aksi, Ruslan menegaskan, para PKL akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi.
“Kami akan datangkan PKL lebih banyak lagi. Ingat kalian hari ini tidak ada masuk kantor, tapi kami akan datangi kalian lagi,” tegas Ruslan. (*)
