Lombokfile.com– Keberadaan dr Mawardi Hamry, hingga kini masih misteri. Mawardi dinyatakan hilang sejak 23 Maret 2016 silam. Saat itu ia masih aktif menjabat sebagai Direktur RSUD Provinsi NTB.
Hampir enam tahun berlalu, kini misteri hilangnya dokter Mawardi kembali menjadi pertanyaan publik.
Selain terkait perkembangan pencariannya, juga tentang status kepegawaian dokter Mawardi Hamry di lingkup Pemprov NTB.
Direktur Nusa Tenggara Development Institute (NDI) Abdul Majid SHI mengatakan, publik berhak mengetahui tentang status kepegawaian dokter Mawardi, lantaran saat dinyatakan hilang, Mawardi adalah pejabat publik sebagai Direktur RSUD Provinsi NTB.
“Soal dokter Mawardi Kami banyak mendapat pertanyaan publik terkait status kepegawaiannya. Apakah masih menerima hak gaji dan tunjangan juga, dan siapa yang menerima,” kata Abdul Majid, Senin 8 November 2021 di Mataram.
Menurut Majid, pertanyaan publik ini menjadi hal yang wajar. Sebab, secara umum ASN atau PNS yang cukup lama tidak aktif bekerja, idealnya diberi sanksi.
“Jadi selain mempertanyakan enam tahun hilangnya dokter Mawardi dan dimana dia berada, publik juga mempertanyakan status kepegawaiannya,” tegasnya.
Ketua DPD KNPI Lombok Timur, Taupik Hidayat juga menyoroti isu hilangnya Dokter Mawardi.
Ia meminta agar isu yang setiap tahun muncul ini mendapatkan kepastian, sehingga tidak muncul asumsi-asumsi dan menjadi bola liar.
“Saya melihat, kasus hilangnya dokter Mawardi ini kok seperti bola liar. Setiap tahun dan pergantian Kapolda isu ini juga selalu muncul, belakangan ini muncul lagi menjadi pembahasan di beberapa platform media sosial sehingga mendapat komentar yang beragam dari pegiat media sosial, begitu pula Opini dari berbagai kawan pemerhati, LSM dan lain lain,” katanya.
Taupik meminta agar pihak keluarga dokter Mawardi bisa mempertegas dan memperjelas posisi kasus ini.
Pasalnya, laporan hilangnya dokter Mawardi ke pihak kepolisian tahun 2016 lalu, konon sudah dicabut.
“Kalau laporan sudah dicabut, otomatis polisi pun tidak menindaklanjuti pencarian. Nah, ini pihak keluarga harus jujur dan transparan, apakah dokter Mawardi sudah diketahui keberadaannya atau bagaimana,” ujar dia.
Apalagi, lanjut Taupik, beberapa bulan yang lalu ada informasi berkembang bahwa dokter Mawardi berada di Lombok Utara, ada juga isu dokter Mawardi ada di Lombok Timur.
“Kami harap pihak keluarga jika punya informasi bisa bicara ke publik agar publik tidak dibuat gamang dan berfikir liar, buka selebar-lebarnya infonya agar Kepolisian mendapatkan informasi tambahan,” katanya.
Sejauh ini, papar Taupik, pihaknya belum melihat keseriusan pihak keluarga dokter Mawardi dalam menangani masalah ini.
“Bayangkan saja, sudah 5 tahun dokter Mawardi hilang, tapi saya melihat belum ada langkah maju, kasus ini perlu dibuka lebar lebar agar jangan sampai muncul kesan seperti dibeberapa opini yang sempat muncul oleh pengguna medsos bahwa mengaitkan hilangnya dr Mawardi dengan pemerintah sebelumnya, pada era dr Mawardi menjabat, apalagi ada Pihak Pihak yang menuding seperti itu, tentu ini tidak baik, saling tuding, saling salah menyalahkan antar sesama,” ujarnya.
Oleh karena itu, KNPI Lombok Timur meminta pihak keluarga dokter Mawardi bersikap Terang dan Tegas.
“Bila perlu kami siap mendampingi pihak keluarga untuk audiensi bersama Bapak Kapolda NTB untuk mencari titik terang masalah ini sehingga keberadaan dokter Mawardi dapat ditemukan,” katanya. (*)
