Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB menggelar Rakor dengan Bupati/Walikota se NTB, Senin (25/8/2025) bertempat di Ruang Rapat Vila Hara, Sembalun, Lombok Timur.
Selain dihadiri Bupati/Walikota se NTB dan unsur Pimpinan Perangkat Daerah, Rakor ini dihadiri langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur NTB, Pj. Sekda NTB, unsur Asisten dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Dalam Rakor yang dimoderatori Pj. Sekda NTB tersebut mengangkat isu-isu program prioritas pembangunan nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menjadi prioritas nasional dan menjadi petunjuk pelaksanaan untuk implementasinya di Provinsi NTB termasuk pelaksanaannya di 10 Kabupaten/Kota se NTB.
Ada tiga isu mengemuka yang diangkat dalam Rakor tersebut diantaranya Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang targetnya harus segera dibentuk di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meminta ada keseragaman dan satu garis visi dan misi program pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Miq Iqbal sapaan orang nomor satu di NTB ini mengapresiasi usaha dan kerja bersama Bupati Walikota se NTB dalam melakukan persiapan maksimal dalam memperkuat dan membentuk Kopdes Merah Putih ini, termasuk pembinaan dan bahkan pelatihan bagi pengembangan sumber daya bagi kemajuan Kopdes Merah Putih di daerah masing-masing
“Sambil jalan termasuk dalam memperkuat legalitas Kopdes ini juga diupayakan dalam pelaksanaannya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMDES yang sudah lebih dulu ada. Kolaborasi ini penting dilakukan agar dalam perjalanannya kedua lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri, namun saling menopang dan melengkapi. Harapan kami agar Pemerintah Kabupaten Kota tetap berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna merumuskan kebijakan yang tepat, karena semata-mata Kopdes ini dibangun dengan azas kerakyatan dan penguatan ekonomi lokal,” kata Miq Iqbal.
Isu pembangunan strategis lainnya yang mengemuka pada Rakor kali ini juga terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional sebagaimana dalam laporan Staf Ahli Setda Provinsi NTB H Ahsanul Khalik diketahui NTB dalam catatan progres capaian secara nasional termasuk provinsi dengan capaian tercepat.
“Untuk itu Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan program MBG ini bisa berjalan maksimal di masing-masing daerah dengan mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG sendiri merupakan dapur umum atau unit layanan yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi untuk para penerima manfaat program MBG.
Tema sentral yang satu ini kata Gubernur harus dipacu dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota termasuk bagaimana di setiap Kabupaten/Kota juga untuk menyegerakan Satgas SPPG. Bahkan di Provinsi juga sudah terbentuk Satgas Pengaduan bagi pelaksanaan MBG ini.
“Harapannya Kabupaten/Kota juga bisa membentuk lembaga-lembaga pendukung seperti ini. Dan guna memperkuat dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan, juga diharapkan pemberdayaan ataupun penyedian bahan-bahan pangan kebutuhan MBG bisa dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyulai. Kita bahkan akan menggandeng pondok pesantren se NTB sebagai pilot project dimana para jamaah dan atau masyarakat sekitar bisa mensuplay dan memenuhi kebutuhan pangan MBG ini. Ini tentu langkah baik bagi kemajuan UMKM kita di tingkat lokal termasuk bagaimana menyasar dan menyentuh kawasan-kawasan terluar, terdepan dan tertinggal (3 T),” ingat Gubernur.
Miq Iqbal yang pernah sebagai Dubes Indonesia untuk Turki ini mengakui program MBG Presiden Prabowo ini sangatlah mulia untuk pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik dan mencerdaskan bangsa. Meski demikian tidak sedikit anomali dan distorsi pelakanaan di lapangan mengalami kendala. Namun secara perlahan dan itikad kuat dan secara bersama-sama untuk saling berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dirinya meyakini program MBG ini akan semakin kuat dan berjalan sesuai harapan,” tukasnya.
Terakhir Gubernur mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk intens memaksimalkan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait kendala di lapangan untuk pembangunan Sekolah Rakyat termasuk mencari solusinya dan Pemprov akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Selain itu isu-isu lingkungan yang selama ini terjadi dan mengemuka di Pulau Sumbawa agar tidak terjadi dampak yang selalu berulang-ulang Pemprov NTB bersama Pemkab Pemkot se Pulau Sumbawa akan menggelar pertemuan khusus. (*)
