Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026, yakni periode 21–31 Januari.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas informasi dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah NTB, khususnya di kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa pemerintah daerah melakukan antisipasi sejak dini melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan mekanisme komando terpadu yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai leading sector kebencanaan.
“Pemerintah Provinsi NTB tidak menunggu kejadian. Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keselamatan masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026).
Berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora. Wilayah tersebut merupakan kawasan strategis karena berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan, sekaligus memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Sebagai langkah antisipasi, sejumlah perangkat daerah telah digerakkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BPBD Provinsi NTB melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik kebencanaan, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti drainase, gorong-gorong, saluran irigasi, serta melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik rawan banjir dan longsor, termasuk kesiapan penanganan darurat akses jalan.
Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada petani untuk mengantisipasi potensi gagal panen, mendorong penyesuaian pola tanam, serta memperkuat perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan bencana.
Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, termasuk dapur umum dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak apabila diperlukan evakuasi.
Pemprov NTB juga melibatkan unsur TNI/Polri, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa guna memperkuat respons dan koordinasi di lapangan.
“Koordinasi ini dibangun sejak awal agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin, keselamatan masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan sentra pangan, dapat tetap berlangsung”, pungkas Ahsanul Khalik. (*)
