Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Memperkuat Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan BUMDES dan Koperasi dalam Penguatan Rantai Pasok, Sistem Keamanan Pangan dan Kepatuhan Terhadap SOP Program MBG yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5). Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala SPPG, koordinator wilayah (korwil), koordinator kecamatan (korcam), mitra, serta yayasan se-NTB.
Sekda Abul Chair menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi program MBG yang dinilai menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi merupakan investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Abul Chair.
Dirinya menegaskan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal dalam satu ekosistem ekonomi daerah.
“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” katanya.
Menurutnya, Pemprov NTB mendorong agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat lokal melalui penguatan rantai pasok daerah agar produk lokal mampu bersaing dan tidak kalah oleh produk dari luar daerah.
Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat telah memiliki 842 SPPG, dengan 733 unit aktif. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.
Sekda Abul Chair juga menekankan tiga hal utama dalam pelaksanaan program, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.
“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sekda Abul Chair menambahkan, visi pembangunan NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur dan Mendunia harus diwujudkan melalui pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.
“MBG harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menyampaikan bahwa tujuan utama Program MBG adalah pemenuhan gizi bagi kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan.
“Pemerintah memperhatikan pemenuhan gizi sejak janin dalam kandungan untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Sony menegaskan bahwa MBG juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan sehingga supplier lokal harus menjadi prioritas utama.
“Manfaat ekonomi program ini jangan sampai mengalir keluar daerah. Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” katanya.
Secara nasional, program MBG telah memverifikasi 29.476 tenaga kerja dan mempekerjakan lebih dari 27 ribu pekerja. Provinsi NTB terdapat 853 SPPG terverifikasi dengan 828 unit telah operasional dan menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja.
Khusus di NTB, program MBG telah melibatkan sekitar 4.457 supplier yang terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan supplier lainnya, dengan UMKM menjadi kelompok terbesar yang terlibat.
“Program ini harus menjadi momentum membangkitkan produksi pangan lokal seperti telur, sayur, ikan, dan berbagai bahan pangan lainnya,” jelasnya.
Sony juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan kepatuhan harga sesuai HET, serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Tahun kedua program difokuskan pada peningkatan kualitas dan kepatuhan standar. Kepala SPPG harus aktif melakukan pengawasan terhadap mitra,” tegasnya.
Dirinya menjelaskan bahwa mitra wajib melanjutkan proses sertifikasi dan pemenuhan standar kesehatan dalam 30 hari pertama operasional. Jika standar tidak dipenuhi, operasional dapat disuspend sementara untuk dilakukan evaluasi lanjutan.
Selain itu, standar keselamatan seperti instalasi dan penggunaan gas juga wajib dipenuhi demi menjamin keamanan operasional program.
Sony menyebutkan, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari, dengan Lombok Timur menjadi daerah terbesar penerima distribusi anggaran sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.
Sekitar Rp4 miliar per hari dari anggaran tersebut diserap untuk tenaga kerja sebanyak 40.100 orang sehingga menciptakan efek perputaran ekonomi di masyarakat melalui konsumsi kebutuhan sehari-hari.
“MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan. Karena itu seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pangan yang sehat, aman, mandiri, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera. (*)
