Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan menekankan besarnya dampak pemberitaan bagi kebijakan publik.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutan di Sekretariat PWI di Mataram, Rabu (15/04/2026) menceritakan pernah mengalami kesalahan angle (sudut) pemberitaan oleh media yang mengakibatkan kerugian biaya yang harus dikeluarkan negara saat bertugas di luar negeri saat penyelesaian kasus hukum WNI di Timur Tengah.
“Pemberitaan media itu memiliki konsekuensi besar. Pemilihan sudut pandang penulisan sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi kebijakan kepada publik. Saat ini, musuh bersama kita, pemerintah dan media adalah kemiskinan dan kebodohan,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menghindari personalisasi jabatan dan meminta media lebih menonjolkan kerja kolektif Pemerintah Provinsi NTB sebagai institusi, bukan sekadar figur Gubernur.
“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah provinsi secara utuh. Birokrasi itu institusi bukan personal. Saya titip kepada teman-teman media, tunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk rakyat,” tambahnya.
Gubernur juga mengajak insan pers untuk selalu mengedepankan prinsip Tabayun (klarifikasi) terhadap setiap kebijakan pemerintah agar mendapatkan informasi yang akurat dari sumber pertama.
PWI NTB menggelar acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkai dengan Halal Bihalal, Bincang Talkshow, dan Bincang Wartawan. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah.
Mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur dan Walikota Mataram H Mohan Roliskana didampingi Sekda NTB, anggota DPRD, jajaran kepala OPD Pemprov NTB, serta mitra strategis dari BUMN dan BUMD.
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menyampaikan rasa syukur atas fasilitas sekretariat baru yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB sejak Januari lalu. Meski sederhana, gedung tersebut telah menjadi pusat diskusi dan dialektika para jurnalis dalam mengawal isu-isu daerah.
Peringatan Hari Pers Nasional 2026 dengan tema ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia’ adalah bentuk komitmen organisasi profesi wartawan ini dalam membangun daerah. Pers yang sehat artinya pers yang merdeka, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kode etik terang Iklil.
Ia menegaskan bahwa jika ekosistem pers “sakit” akibat disinformasi dan polarisasi, hal itu akan berdampak buruk pada roda pembangunan ekonomi dan kepercayaan investor.
“Kritik pada pemerintah juga harus dimaknai sebagai obat. Meski pahit namun menyembuhkan”, sebut Iklil. (*)
