Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data melalui Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Kamis (18/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan Indeks Satu Data Indonesia sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, terintegrasi, dan berbasis data.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa evaluasi SDI tidak berorientasi pada banyaknya data yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan pada kualitas tata kelola, standar, dan bukti implementasi dalam pengelolaan data.
“Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, memiliki standar yang jelas, didukung bukti pelaksanaan, dan benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan capaian predikat Sangat Baik pada tingkat provinsi sekaligus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB meraih minimal predikat Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026.
Untuk mencapai target tersebut, Halik mengajak seluruh daerah memperkuat tata kelola internal, melengkapi regulasi, serta memastikan tersedianya dokumen pendukung yang menjadi komponen utama dalam proses evaluasi.
“Yang perlu diperkuat bukan menambah data baru, tetapi memastikan setiap data memiliki tata kelola yang baik, standar yang jelas, metadata yang lengkap, serta didukung regulasi dan bukti pelaksanaan yang memadai,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, teridentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi beberapa pemerintah kabupaten dan kota, terutama terkait belum tersedianya regulasi daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta belum terbentuknya tim pelaksana secara formal. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar tidak memengaruhi hasil evaluasi.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerah, peserta juga mendapatkan pendalaman mengenai aspek-aspek utama yang menjadi indikator penilaian SDI, mulai dari perencanaan dan penetapan data prioritas daerah, pengumpulan data oleh perangkat daerah, pemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasial, mekanisme penyebarluasan data, hingga penguatan kepemimpinan data melalui pemanfaatan, dukungan pembiayaan, dan manajemen data yang berkelanjutan.
Halik optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian indeks SDI apabila mampu memperkuat administrasi, regulasi, dan tata kelola secara konsisten.
“Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimistis target peningkatan Indeks SDI dapat dicapai bersama,” pungkasnya.(*)
