Lombokfile.com – Polemik terkait perebutan posisi Direktur Utama (Dirut) PDAM Giri Menang semakin memanas. Enam Sekawan dan LKM Rinjani dengan tegas mendorong agar jabatan strategis ini diisi oleh putra daerah Lombok Barat, bukan oleh pihak luar yang hanya mencari keuntungan.
“PDAM Giri Menang adalah aset daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sudah seharusnya posisi Dirut diisi oleh putra daerah yang paham kondisi dan kebutuhan masyarakat Lombok Barat, bukan oleh orang yang hanya mencari keuntungan pribadi,” tegas Nurdin Anka, salah satu tokoh Enam Sekawan, Senin (26/02/2025).
Menurutnya, pemimpin PDAM harus memahami kondisi geografis, sosial, dan tantangan lokal agar kebijakan yang dibuat berpihak pada masyarakat, bukan sekadar menjalankan bisnis semata.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD, calon Direktur Utama harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan memahami kondisi daerah. Namun, dalam seleksi yang berlangsung, diduga ada manuver politik dan kepentingan tertentu yang mengancam prinsip transparansi dan keberpihakan terhadap putra daerah.
Muizzudin, Ketua LKM Rinjani, bahkan menuding adanya intervensi pihak luar yang ingin menempatkan orang-orang tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Lombok Barat.
“Kami mencium adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin menguasai PDAM Giri Menang demi keuntungan pribadi. Jika ini dibiarkan, maka masyarakat yang akan jadi korban karena kebijakan air bersih akan lebih mengutamakan bisnis dibandingkan pelayanan,” ujar Muizzudin.
Enam Sekawan dan LKM Rinjani meminta Bupati Lombok Barat dan Gubernur NTB untuk bersikap tegas dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan sampai posisi Dirut PDAM hanya jadi ajang bagi elite politik untuk bagi-bagi jabatan! Kami akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi penyimpangan dan pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat,” tegas Nurdin Anka.
Muizzudin juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika jabatan strategis ini jatuh ke tangan pihak luar yang tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat Lombok Barat.
“PDAM bukan sekadar perusahaan, ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat! Jika Bupati dan Gubernur membiarkan permainan kotor ini terjadi, maka kami akan turun ke jalan!” seru Muizzudin dengan nada keras.
Sekarang, semua mata tertuju pada Pemda Lombok Barat. Akankah mereka memilih putra daerah yang benar-benar peduli, atau tetap membiarkan kepentingan politik menguasaiPDAM Giri Menang?. (*)
