Lombokkfilecom -Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah segera menuntaskan 16.100 sertifikat warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 di Lombok Tenga. Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah Subhan mengatakan PTSL di Lombok Tengah akan rampung pada Desember 2023.
“Saat ini sudah mencapai 57 persen dan Insha Allah rampung pada akhir 2023 ini,” ujar Subhan saat bertemu sejumlah wartawan di Kantor Pertanahan Lombok Tengah Senin (30/10/2023).
Dia menegaskan program PTSL di Lombok Tengah menyasar sejumlah desa di Lombok Tengah. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Sejauh ini, pihaknya sudah menyerahkan sertifikat kepemilikan tanah kepada masyarakat.
Program PTSL itu mengacu pada usulan pemerintah desa.
Adapun saat ini pihaknya telah bergerak cepat untuk menuntaskan program tersebut. “Kecuali kawasan yang berbatasan dengan hutan. Kami harus berkoordinasi dengan BPKH untuk memperoleh rekomendasi apakah kawasan itu di luar area hutan atau sebaliknya,” ujar Subhan.
Dalam program tersebut, masyarakat hanya dikenakan biaya Rp 350 ribu untuk mengurus PTSL. Tentu mereka yang sudah memenuhi syarat dan bukti kepemilikan lahan. Biaya tersebut antara lain terdiri untuk biaya PAL, materai, dan administrasi lainnya.
Sejauh ini program PTSL di Lombok Tengah berjalan lancar tanpa hambatan. Meski begitu, pihaknya terbuka kepada masyarakat jika ada persoalan terkait program tersebut. “Kalau ada persoalan terkait PTSL ini silakan hubungi kami. Tapi dengan informasi yang jelas baik di desa mana, tahun berapa, dan apa persoalannya,” tegasnya.
Hal itu disampaikan menyusul munculnya surat permohonan konferensi pers dari salah satu organisasi yang mengatas namakan jurnalis yakni Aliansi Jurnalis NTB. Dalam surat tersebut, salah satunya mempertanyakan program PTSL itu.
“Iya kami menerima surat permohonan konferensi pers dari Aliansi Jurnalis NTB yang meminta waktu untuk beraudensi. Tapi nyatanya setelah kami tunggu kok nggak datang,” paparnya.
Subhan yang baru sebulan menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah setelah sebelumnya bertugas di Sumbawa itu optimistis program PTSL di Lombok Tengah berjalan lancar.
Pihaknya akan berkerjasama dengan semua pihak terutama insan pers untuk mewujudkan reforma agraria yang kondusif. Dengan begitu, beragam persoalan terkait pertanahan di Lombok Tengah perlahan-lahan dapat terurai dengan baik.
Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah Dorong Penuntasan Lahan KEK Mandalika, Lombok Tengah, (MPI)- Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah Subhan, S.ST, S.H, MH mendorong penyelesaian lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Menurutnya, hanya pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang berhak membuka data terkait lahan yang sudah dibayar.
Adapun Kantor Pertanahan Lombok Tengah, kata Subhan sebatas memfasilitasi kepentingan masyarakat terkait persoalan lahan tersebut. Lagipula, sebanyak 126 hak pengelola lahan (HPL) di KEK Mandalika sudah dibayarkan oleh ITDC.
“Kalau untuk data HPL itu merupakan wewenang ITDC. Kami ini ibaratnya menyembatani kepentingan masyarakat tentu dengan melibatkan semua pihak,” ujar Subhan kepada wartawan di Lombok Tengah, Senin (30/10/2023).
Sejumlah pewarta baik media nasional maupun media lokal bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah. Dalam kesempatan itu, Subhan menegaskan pihaknya sangat terbuka dengan masukan dari masyarakat.
Hanya saja, dia berharap agar masyarakat yang merasa memiliki persoalan terkait pertanahan membawa dokumen jelas sehingga dapat memberikan solusi tepat. “Ya silakan saja, tapi tentu harus membawa data alas haknya karena dulu memang sudah terjadi pelepasan hak oleh ITDC dan jelas data-datanya. Karena dulu pada 1992 sudah terjadi pembayaran oleh pihak ITDC dan angkanya juga ada. Itu wewenang ITDC untuk membuka data itu,” paparnya.
Dia mengatakan, ibarat jembatan yang menghubungkan dua pulau, Kantor Pertanahan Lombok Tengah sejatinya sebagai penghubung antara pemilik lahan yang saling mengklaim dengan pihak ITDC. Hanya saja, pihaknya tidak dapat membuka data tanpa persetujuan Kanwil BPN Provinsi.
Subhan optimistis persoalan itu akan selesai dalam beberapa waktu kedepan. Pihaknya bahkan mendorong masyarakat yang merasa lahannya belum dibayar untuk menempuh jalur hukum di pengadilan.
Dia menyayangkan persoalan lahan KEK Mandalika itu kerap muncul setiap pelaksanaan balap internasional. Lagipula, Lombok Tengah dengan Sirkuit Pertamina Mandalikanya sudah mendunia. “Sayang kan kalau setiap event Internasional persoalan lahan ini muncul. Justru persoalan ini berdampak terhadap masa depan pariwisata Lombok Tengah. (*)
