Lombokfile.com – Politikus Senior asal Lombok Timur, TGH Najamuddin Mustafa angkat bicara perihal ‘gaduh’ program bantuan sosial (bansos) yang rencana digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur. Tak tanggung-tanggung, bansos tersebut akan menyedot anggaran Rp 40 miliar.
TGH Najamuddin mengingatkan, dirinya tak ingin ada gejolak di awal-awal pemerintahan Haerul Waringin edwin Hadiwijaya di Bumi Patuh Karya.
“Saya berpendapat begini, saya sama Pak Bupati ini saling tahu dan saling kenal. Saya tidak ingin awal-awal pemerintahannya ini terjadi pro dan kontra. Jangan ada sensitivitas lahir dari pemerintahan yang baru seumur jangung ini,” ujar Najamuddin kepada awak media pada Minggu (9/3/2025).
Najamuddin mengungkap, publik terbelah dalam melihat program bansos tersebut. Secara umum, banyak masyarakat yang berharap anggaran tersebut sebetulnya dapat dialokasikan kepada program lain semisal perbaikan infrastruktur.
Najamuddin juga membaca Surat Nota Keberatan yang dilayangkan anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Menurut Najam, poin-poin argumentasi yang disampaikan PDI Perjuangan dalam surat tersebut sangat rasional. Ia pun berharap Pemkab Lombok Timur mengevaluasi program tersebut.
“PDIP sudah memberi teguran. Kita ingin pemda meninjau kembali program bantuan sosial itu. Saya sependapat dengan beberapa alasan yang kemukakan PDIP dalam suratnya itu,” ujarnya.
“Kalau dia masuk dinas perdagangan maka akan ada tender itu, akan ada fee, profit, keuntungan. Teguran dari PDIP itu perlu didengar. Kenapa saya ikut bicara? Karena saya sayangkan pemerintahan yang baru ini jangan sampai ada friksi di awal-awal. Maka saya mengingatkan agar saudara bupati Lombok Timur ini untuk meninjau kembali,” sambung Eks Ketua DPW PKB NTB itu.
Najam juga mengingatkan pentingnya soal transparasi penerima bansos. Menurut rencana, bansos Rp 40 miliar itu akan dibagikan kepada sekitar 273 ribu masyarakat.
“Bansos itu harus jelas penerimanya, by name by adress. Ini kan APBD. Saya kebetulan rakyatnya Pak Iron ya kita ingatkan dalam menjalankan tugas kenegaraan itu apalagi dari APBD harus hati-hati. Ini kan ramai di medsos. Banyak sentimen negatif karena kebijakan ini,” jelasnya.
Najam mengkhawatirkan, adanya gejolak pada program bansos ini malah menurunkan kepercayaan publik kepada bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik tersebut. Apalagi sampai akan berimplikasi pidana.
“Jangan sampai malah ini program pertama sudah melanggar aturan. Kan enggak bagus. Ini kan orang bisa saja bilang bahwa penerima manfaat dari bansos ini adalah tim-tim kampanyenya kemarin. Data penerimanya nanti harus dipublikasi, harus terang-benderang,” bebernya.
Najam kemudian memgingatkan agar eksekutif dan legislatif dapat duduk bersama menyatukan persepsi.
“Nanti kalau lewat dinas perdagangan ini kan bisa jadi ada celah pidana. Ya saling tabayyun lah agar terjadi harmonisasi antar dua lembaga ini. Harus duduk bersama saling menjelaskan,” ulas Najam. (*)
