Lombokfile.com – Komitmen pemerintah mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) secara klaster di sektor pertanian, belum berjalan maksimal di sejumlah daerah.
Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), program penggemukan sapi eksotik yang melibatkan ratusan kelompok petani peternak sapi, terancam gagal akibat proses KUR yang tersendat di bank BNI 46.
Sejumlah kelompok petani peternak Sapi di Lombok Tengah, menilai pihak BNI 46 Mataram diduga mempersulit proses pencairan KUR. Mereka pun mengadukan hal ini ke Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI) yang kemudian mengadvokasi para petani peternak.
“Para peternak mengadu ke kami, KUR yang diajukan ke BNI 46 sampai saat ini tidak kunjung terealisasi. Ini kan aneh, padahal kementerian Pertanian RI telah menandatangani kerjasama dengan Bank BNI pada bulan Maret 2020 lalu,” kata Ketum FAKTA RI, Muhanan SH seperti dikutip sejumlah media massa di NTB.
Menurutnya, program penggemukan Sapi eksotis di NTB sangat strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian masyarakat terutama di sektor pertanian peternakan.
Apalagi NTB sudah menjadi destinasi wisata internasional yang tentu membutuhkan cukup banyak suplai daging ke depan.
“Kita minta BNI 46 bisa melaksanakan fungsinya dengan baik untuk KUR ini. Sebab pemerintah pusat pun mendorong KUR untuk sektor ini,” tegasnya.
Sulitnya pencairan KUR untuk para peternak Sapi ini juga diakui Koordinator Pendamping Kelompok Tani Peternak Sapi Lombok, Gede Gunanta.
”Kami sudah keliling sosialisasi ke Kelompok Ternak dan beberapa Dinas Pertanian/ Peternakan Kabupaten bersama sama dengan pihak Bank BNI terkait dengan program KUR untuk Kelompok Ternak. Namun sampai saat ini dana KUR belum bisa terealisasi.
Saya rasa bagian dari mitigasi resiko. Apapun itu kami berharap secepatnya ada kepastian : bisa atau tidak, agar kami bersama peternak bisa mencari opsi lain.
Untuk lebih jelasnya silahkan bertanya ke Bank BNI Mataram,” katanya.
Padahal, kebijakan nasional sudah menetapkan untuk mempercepat proses KUR di sektor pertanian.
Pada pertengahan 2021 Presiden Joko Widodo juga meminta agar pengembangan komoditas pertanian terus didalami tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga dari permintaan, pembelian, dan produksi dari para petani.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, selain mendorong percepatan realisasi, pemerintah juga telah menaikkan kebijakan KUR tanpa agunan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
“Kemudian, lembaga-lembaga penyalur terutama untuk KUR khusus ini untuk terus diintegrasikan. Secara khusus Bapak Presiden memberi arahan kepada BNI, BRI terutama bank himbara (himpunan bank milik negara),” kata Airlangga.
Menurut dia, secara klaster, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 26,8 triliun untuk KUR pangan, Rp7,84 triliun untuk KUR hortikultura, Rp20,3 triliun untuk perkebunan, dan Rp15,1 triliun untuk peternakan.
Menanggapi keluhan kelompok petani peternak, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, H Khairul Akbar mengatakan, seharusnya program penggemukan Sapi eksotik itu sudah bisa berjalan.
Sebab, secara perizinan dan rekomendasi dari Dinas juga sudah clear.
“Sebetulnya tahapan sekarang sudah pada pengiriman Sapi dari Jawa dan Bali. CV Lavani sudah bisa mendatangkan Sapi ektostiknya,” ujar Khairul.
Dijelaskan, saat awal program ini, pihak CV Lavani sebagai pendamping kelompok petani peternak sudah menjalin komunikasi baik dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.
Jenis sapi yang akan dikembangkan untuk penggemukan adalah jenis Sapi eksotik yang pertumbuhannya lebih cepat.
Untuk pengiriman bibit dari Jawa dan Bali, pihak pendamping juga sudah memenuhi sejumlah aturan. Seperti kesehatan ternak diuji melalui test dan karantina hewan, sapi dinyatakan bebas penyakit anthrax, dan kelompok petani peternak juga sudah memenuhi kualifikasi kelompok ternak yang baik.
“Kami juga sudah cek kelompok ternaknya di beberapa tempat. Konsepnya memang bagus karena yang dikembangkan Sapi eksotis,” katanya.
Menurut Khairul, dalam program penggemukan Sapi Pemerintah Provinsi NTB memang tak punya dana yang banyak. Sehingga diharapkan ada dukungan dari Pokir DPR, dana direktif, APBN, investasi pihak swasta, serta program KUR pemerintah melalui perbankan khususnya Himbara.
Khairul mengatakan, kemungkinan tersendatnya KUR di BNI 46 Mataram karena adanya pergantian pimpinan BNI 46 Mataram.
“Ada pergantian pimpinan di BNI dan kami belum bertemu. Tetapi dari Pemda akan berupaya meyakinkan bank bahwa apa yang dilakukan masyarakat kelompok dan pendamping unuk penggemukan Sapi ini bagus, dan ada keinginan yang bagus dari masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihak Dinas juga selalu melakukan kontrol bagi kelompok penerima KUR. Sebab pengajuan KUR tiap kelompok juga menyertakan rekomendasi Dinas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.
“Kelompok juga tiap saat melaporkan perkembangannya ke Dinas sehingga terkontrol. Saat ini eksisting kita ada 7.500 ekor dan setiap saat dilaporkan perkembangannya,” jelasnya.
Sehingga, papar dia, perbankan tidak perlu khawatir berlebihan dalam penyaluran KUR.
“KUR ini memang kita dorong dan saya juga sosialisasikan di setiap kesempatan agar masyarakat memanfaatkan KUR dan tidak hanya bergantung pada dana hibah yang terbatas,” tukasnya.
Sementara itu, pimpinan Bank BNI 46 Mataram, Ratih yang hendak dikonfirmasi, tidak bersedia berkomentar.
Petugas front office BNI 46 Mataram meminta sejumlah wartawan untuk mengajukan surat permohonan wawancara untuk bisa menemui pimpinan BNI 46 Mataram. (L. Cahyadi)
