Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Dinas Koperasi UKM (Diskop UKM) bersama PT Bank NTB Syariah menggelar rapat koordinasi membahas skema pembiayaan Koperasi Merah Putih.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Bank NTB Syariah, Senin (1/12/2025).
Rapat dipimpin Direktur Utama Bank NTB Syariah dan dihadiri Kepala Diskop UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, bersama Kabid Pembinaan Koperasi Muksin serta Kabid Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Baiq Ayu Juita Mayasari.
Kehadiran perwakilan mitra distribusi KDKMP seperti Pertamina, Bulog NTB, PT PPI, PT Rajawali, PT Pupuk Indonesia, dan PT Kimia Farma turut memperkuat koordinasi.
Kepala Diskop UKM NTB Ahmad Masyhuri menjelaskan bahwa Bank NTB Syariah memaparkan skema pembiayaan non-tunai sebagai upaya mempercepat operasional koperasi, sejalan dengan inisiasi Gubernur NTB.
“Skema ini akan digunakan secara bertahap pada 50 KDKMP sebagai model percontohan awal,” ujarnya.
Skema Pembiayaan Non-Tunai
Dalam pemaparannya, Bank NTB Syariah menjelaskan sejumlah poin utama:
Pembiayaan diberikan dalam bentuk penyediaan barang, bukan uang tunai.
Pemesanan barang dilakukan melalui supplier mitra KDKMP.
Pembayaran dilakukan langsung oleh Bank NTB Syariah kepada supplier.
Plafon maksimal Rp50 juta, dicairkan dalam dua tahap.
Barang dikirim ke KDKMP setiap bulan.
Untuk menjamin tata kelola, akan dibentuk Satgas pengawasan yang melibatkan Bank NTB Syariah, Diskop UKM Provinsi, dan Diskop UKM Kabupaten/Kota.
Selain itu, MoU akan disusun sebagai dasar operasional antara bank, supplier, dan koperasi.
Menurut Masyhuri, seluruh mitra menyatakan komitmen mendukung skema pembiayaan tersebut. PT PPI menyatakan siap membuka rekening khusus dan memberikan laporan dropping barang setiap bulan.
Bulog NTB melaporkan telah bermitra dengan 27 KDKMP dengan nilai transaksi sekitar Rp950 juta dan siap menyediakan data transaksi real-time.
Pertamina juga menyatakan kesiapan melalui koordinasi dengan agen resmi LPG menggunakan sistem cashless dan aplikasi MAP.
PT Rajawali menyatakan kesiapan menyediakan data dropping barang untuk 8 KDKMP yang telah bermitra. Adapun PT Kimia Farma menyatakan bersedia bekerja sama untuk KDKMP bidang kesehatan dengan syarat izin dokter dan apoteker.
“PT Pupuk Indonesia akan meneruskan transaksi melalui distributor pupuk non-subsidi dan mengarahkan pembukaan rekening di Bank NTB Syariah,” tutur Masyhuri. (*/
