Lombokfile.com – Komisi III DPRD NTB mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Menurunnya, kinerja bank NTB Syariah dinilai tetap menunjukkan fondasi yang kuat di tengah berbagai tantangan.
“Kami mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah yang masih menunjukkan fondasi kuat di tengah tekanan ekonomi dan dinamika yang terjadi sepanjang 2025,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Selasa 7 April 2026.
Sambirang memaparkan, total aset Bank NTB Syariah tumbuh sebesar 7,33 persen, dari Rp16,11 triliun pada 2024 menjadi Rp17,30 triliun pada 2025. Bahkan, hingga Februari 2026, aset bank tersebut telah mencapai Rp17,85 triliun.
Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat signifikan sebesar 12,25 persen, dari Rp12,52 triliun menjadi Rp14,05 triliun pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp14,55 triliun pada awal 2026.
“Pertumbuhan giro yang mencapai 98,67 persen turut memperkuat struktur dana murah bank,” tuturnya.
Dari sisi digitalisasi, perkembangan juga dinilai cukup pesat. Jumlah merchant meningkat dari 6.538 menjadi 10.185, dengan total transaksi mencapai 266 ribu.
“Ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah mulai berhasil membangun ekosistem transaksi digital di masyarakat, khususnya melalui merchant berbasis QRIS dan EDC,” kata Sambirang.
Menurut Sambirang, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa Bank NTB Syariah mulai bertransformasi menjadi bank digital yang lebih kompetitif.
“Kinerja awal 2026 menunjukkan tren perbaikan yang positif, dengan status bank tetap dalam kondisi sehat (Komposit 2),” katanya.
Komisi III DPRD NTB juga menyoroti sejumlah indikator yang mengalami penurunan. Pembiayaan produktif tercatat turun dari Rp1,218 triliun pada 2024 menjadi Rp1,038 triliun pada 2025.
Penurunan juga terjadi pada sektor tabungan, dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,74 triliun pada 2025, bahkan turun lebih lanjut menjadi Rp3,23 triliun per Februari 2026.
Selain itu, pertumbuhan pembiayaan yang berada di angka 8,12 persen dinilai masih belum memenuhi target yang diharapkan.
“Kami memahami bahwa terdapat tekanan kinerja pada 2025 yang dipengaruhi faktor eksternal, termasuk dinamika pada sistem digital. Namun, kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kedepan,” ungkap Sambirang.(*)
