Lombokfile.com – Bank NTB Syariah, menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS), Senin (30/6/2025).
Dalam rapat tersebut para pemegang saham menerima laporan keuangan tahun 2024.
RUPS juga menetapkan nama-nama calon direksi dan komisaris Bank NTB Syariah yang akan diusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal selaku pemegang saham pengendali (PSP), menyampaikan terkait laporan keuangan tahun 2024 ada sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi.
Dua catatan penting menurut Iqbal yakni terkait kepatuhan dan good governance atau pengelolaan urusan publik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan penegakkan hukum.
“Catatan ini disusun sebagai pegangan bagi pengurus baru Bank NTB Syariah,” kata Iqbal, Senin (30/6/2025).
Iqbal mengungkap RUPS menyetujui sejumlah nama yang akan menjadi pengurus Bank NTB Syariah untuk diajukan ke OJK untuk mengikuti fit and proper test.
“Sudah diputuskan, sudah ditetapkan sebagai direksi, susunannya sudah ditetapkan dan nanti tinggal diteruskan ke OJK,” jelas Iqbal.
Mencuat nama mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW Musyafirin sebagai calon komisaris independen.
“Masih jadi kesepakatan kita untuk memberikan satu alokasi di komisaris untuk teman-teman dari Pulau Sumbawa, ini kesepakatan kita,” kata Iqbal.
Pemegang saham lainnya, Bupati Kabupaten Sumbawa Sharafuddin Jarot berharap apa yang menjadi catatan dalam evaluasi tahun 2024 ini dijalankan pengurus baru.
Terutama terkait kepatuhan Bank NTB Syariah sehingga kedepannya tidak ada lagi persoalan yang menyangkut hukum.
“Memandatkan kepada PSP untuk melakukan audit tujuan tertentu, evaluasi pengurus baru dalam penyaluran CSR,” kata Jarot.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin juga menegaskan, pengelolaan keuangan di Bank NTB Syariah diharapkan bisa lebih efisien.
Tidak menggunakan anggaran berlebihan dan mengurangi sponsorship karena menurutnya ini akan mempengaruhi dividen para pemegang saham.
Iron sapaan karibnya, mengatakan Bank NTB Syariah juga harus bisa melayani masyarakat yang luas, bukan hanya para guru dan aparatur sipil negara (ASN).
“Selama ini kita lihat 80 persen guru, ASN, DPR mestinya dengan modal yang begitu besar bisa membantu pengusaha kita,” kata Iron. (*)
