Lombokfile.com -Sebagai otoritas Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM tidak hanya memiliki fungsi pengawasan namun ada fungsi pelayanan publik seperti perizinan (sertifikasi), pengujian serta penyediaan informasi dan pengaduan masyarakat. Mandat mengawal Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat tidaklah ringan, mengingat peran strategis Obat dan Makanan terkait kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Mataram juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
Dalam rangka menjaring aspirasi stakeholder dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Balai Besar POM di Mataram menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP). Kegiatan yang digelar di aula BBPOM Mataram ini melibatkan berbagai unsur yang meliputi: pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan pengguna layanan sebagai bentuk nyata partisipasi publik yang inklusif. Melalui Forum Konsultasi Publik ini, akan dibahas bersama: rancangan dan dampak kebijakan layanan publik, harapan dan pengalaman pengguna layanan dan ruang-ruang perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Dalam sambutannya Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan menyampaikan bahwa kegiatan FKP ini merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012, di mana keterlibatan masyarakat menjadi pilar penting dalam menciptakan layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. “Melalui forum ini, BBPOM di Mataram ingin membuka ruang dialog dua arah yang konstruktif antara penyelenggara dan pengguna layanan, agar tercipta sinergi dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif” ujar Yosef .
“Sebagai unit pelayanan publik, kami terus melakukan berbagai langkah perbaikan mulai dari peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana prasarana yang inklusif (termasuk bagi kelompok rentan), pengembangan berbagai inovasi layanan berbasis digital, hingga penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan publik. Namun kami sadar, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga sangat bergantung pada masukan, kritik, dan aspirasi dari masyarakat” lanjut Yosef
“Berbagai inovasi layanan publik telah kami lakukan, antara lain : Gemilang Pro UMKM yang terbukti mampu meningkatkan jumlah Nomor Izin Edar (NIE) BPOM yang terbit, mengawal investasi dan meningkatkan omzet penjualan, khususnya UMKM. Selain itu kami juga ada inovasi layanan pengujian sampel narkotika, yaitu: Layanan One Day Service (ODS) dan Layanan ODS Weekend dan One Hour Service (OHS), serta inovasi Gas Paman (Keluarga Sadar Pangan Aman) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan melalui pedagang sayur keliling” ujar Yosef.
“Alhamdulillah melalui perjuangan tak kenal lelah, kami telah lolos seleksi administrasi di KemenPAN untuk Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua agar kami dapat meraih WBBM tahun ini” harap Yosef.
“Kami berharap forum ini menjadi media untuk menyelaraskan harapan masyarakat dengan kapasitas penyelenggara, sekaligus meminimalisasi potensi kebijakan yang kurang tepat sasaran. Kami sangat menantikan masukan ataupun kritik yang membangun dari Bapak / Ibu demi mewujudkan pelayanan publik BBPOM di Mataram yang prima, berintegritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Mendukung NTB Makmur Mendunia dan Mewujudkan Indonesia Emas 2045” pungkas Yosef menutup sambutannya.
Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri secara resmi membuka kegiatan FKP BBPOM di Mataram. “Saya mengapresiasi atas penyelenggara kegiatan FKP ini dan kepada para peserta FKP agar dapat memanfaat kegiatan ini dengan memberikan masukan, saran ataupun kritik yang membangun guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di Balai Besar POM di Mataram,” tutur Fikri.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, menyoroti berbagai tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain peredaran dan penyalahgunaan obat seperti: Tramadol dan Trihexyphenidyl, peredaran produk ilegal secara online, higiene sanitasi pangan lokal yang belum sesuai standar dan masih rendahnya literasi masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman. “Forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi, banyak persoalan bisa kita selesaikan jika kita mau duduk bersama. Kehadiran media dan masyarakat sebagai subjek pelayanan sangat menentukan kualitas layanan BBPOM di Mataram ke depan,” tegasnya.
Semoga melalui kegiatan FKP ini BBPOM di Mataram dapat semakin meningkatkan kualitas layanan publiknya, meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing pelaku usaha serta mendukung tumbuh kembang ekonomi untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia,” pungkas Fikri.
Kepala BBPOM di Mataram memaparkan isu strategis pelayanan publik, review standar pelayanan publik dan inovasi layanan publik di BBPOM Mataram. Sesi diskusi berlangsung dengan hangat dan dinamis. Salah satu masukan penting muncul dari peserta kelompok rentan mewakili Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) NTB, di mana mengusulkan perlunya akses informasi yang ramah kelompok berkebutuhan khusus, seperti tuna netra untuk mengetahui legalitas pada produk Obat dan Makanan serta fitur yang ramah kelompok disabilitas pada aplikasi BPOM Mobile. (*)
