Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pelaku usaha dan Shrimp Club Indonesia (SCI) Wilayah Lombok menggelar kegiatan Ramah Tamah dan Diskusi Hilirisasi Industri Tambak Udang di NTB di Hotel Aston Inn Mataram, Jumat (19/6).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan industri udang berbasis hilirisasi, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan di NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.
“Jangan ragukan komitmen kami untuk mendorong industri perikanan di daerah kami, karena kami ingin menjadi provinsi yang investor friendly. Kami sadar teman-teman berbisnis bukan untuk sosial, tetapi kami ingin teman-teman untung, masyarakat senang, dan lingkungan tetap terjaga,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan dalam industri udang serta perlindungan lingkungan sebagai pondasi utama.
“Supaya bisnis ini sustainable, kami juga butuh sustainability. Kita tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kita ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata,” tegasnya.
Gubernur Iqbal juga memastikan komitmen penyederhanaan regulasi dan stabilitas kebijakan.
“Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak akan membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi,” katanya.
Selain itu, Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan penguatan rantai nilai di daerah yang ingin hasil perikanan diproses di sini, diekspor dari sini, sehingga nilai tambah dan penerimaan daerah juga meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat investasi sektor perikanan, termasuk regulasi dan fasilitas pendukung.
“Penyusunan perda ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait pentingnya hilirisasi sebagai agenda strategis nasional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung investasi. Dislutkan telah menyiapkan FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering Design) untuk hilirisasi udang, serta siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di kawasan Bandara Internasional Lombok,” jelasnya.
Muslim juga menambahkan, percepatan perizinan juga menjadi prioritas sehingga akan membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi.
Selain itu, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI), Andi Tamsil, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi sektor udang dapat dirasakan lebih besar oleh daerah.
“Selama ini kontribusi sektor udang masih belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal di daerah. Karena itu, kita perlu mendorong agar manfaat ekonomi tetap berputar di daerah,” ujarnya.
Andi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan kualitas input produksi, sebab kepastian keamanan dan kenyamanan berusaha jauh lebih penting dibanding subsidi berlebihan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standar internasional dalam produksi seperti, benur harus bersertifikat bebas penyakit, dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk kita diterima di pasar global.
Sementara, Ketua SCI Wilayah Lombok, Suryadi Adinata, menyampaikan bahwa sektor udang menghadapi tantangan kompleks, mulai dari produksi hingga pasar global.
“Budidaya tambak udang menghadapi tantangan regulasi, risiko gagal panen, hingga isu global seperti tarif anti dumping dan standar internasional,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya hilirisasi industri udang di NTB ada penyederhanaan perizinan, iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri tambak udang di NTB.
Forum ini menegaskan bahwa hilirisasi industri tambak udang menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing NTB di pasar global, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. (*)
