Lombokfile.com -Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali menggelar Roadshow Pemetaan Isu Strategis Pilkada di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kali ini, pemetaan tersebut akan menghimpun isu strategis dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu.
”Pedagang Kaki Lima adalah urat nadi ekonomi. Mereka menyuntikkan kehidupan ke dalam perekonomian daerah kita dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang-barang terjangkau bagi masyarakat. Suara mereka penting dan sudah sepantasnya didengar,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (22/6/2024).
Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengungkapkan, roadshow tersebut akan mengundang dan melibatkan para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.
Roadshow akan berlangsung sepanjang 23-26 Juni 2024. Rencananya, pada hari pertama, roadshow akan melibatkan PKL dari Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kemudian disusul roadshow yang melibatkan PKL dari Kabupaten Dompu, dan di hari terakhir roadshow akan melibatkan PKL dari Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Roadshow ini merupakan episode kedua, setelah pada akhir Mei lalu, Mi6 juga telah melakukan pemetaan isu strategis serupa, yang menyasar dan melibatkan para jurnalis dan pekerja media dari seluruh Pulau Sumbawa.
Didu menjelaskan, PKL adalah bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Bumi Gora. Sayangnya, mereka selama ini acap diabaikan atau dipinggirkan dalam perencanaan kebijakan publik. Padahal, mendengarkan dan melibatkan PKL dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pedagang kaki lima itu pelaku ekonomi yang tak terhitung nilai kontribusinya. Mereka itu sesungguhnya wirausahawan tangguh yang memastikan roda ekonomi terus berputar meski dalam keterbatasan,” ucap Didu.
Saat ini kata Didu, di seluruh Indonesia, PKL menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi informal. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor informal, termasuk PKL, berkontribusi sekitar 60% dari PDB nasional dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja.
PKL menawarkan produk dan jasa dengan harga terjangkau yang menarik konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dan membantu menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama kata Didu, aktivitas ekonomi PKL mendorong pertumbuhan di sektor lain, seperti transportasi dan manufaktur kecil, yang menguntungkan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Masalahnya kata Didu, PKL sering kali beroperasi di ruang publik yang membuatnya terkadang terlibat dalam konflik kepentingan dengan otoritas pemerintahan terutama yang terkait dengan penggunaan ruang. Itu mengapa di banyak tempat, kadang terjadi pengusiran yang tak jarang berujung pada penyitaan barang dagangan.
”Roadshow ini ingin mendengar dari hati ke hati, apa yang dinginkan, apa yang dibutuhkan saudara-saudara kita pedagang kaki lima. Dengan mendengar kebutuhan dan suara mereka, pemerintah kita harapkan tidak menerapkan kebijakan yang keliru pada PKL yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial,” kata Didu.
Seluruh isu strategis yang muncul adalam roadshow ini akan dihimpun dan didokumentasikan oleh Mi6 secara tertulis, dan kemudian akan diberikan kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Misalnya, jika Pemilihan Gubernur NTB dimenangkan pasangan Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, maka hasil pemetaan isu strategis Mi6 ini akan langsung diberikan kepada pasangan yang merupakan perpaduan pemimpin dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut.
Didu mencontohkan pula, mengingat Rohmi Djalilah merupakan pemimpin dari kalangan perempuan, maka hasil pemetaan isu strategis dari para PKL ini diharapkan pula dalam kepemimpinan Rohmi-Firin di NTB lima tahun mendatang, akan melahirkan kebijakan yang memihak dan memberdayakan para pedagang kaki lima dari kaum perempuan.
Kekuatan Suara Kolektif
Tak hanya melulu dari sisi ekonomi. PKL juga kata Didu, memiliki peran sosial yang sangat signifikan di tengah masyarakat. Hal itu menjadikan PKL bukan hanya sekadar penjual, tetapi juga berfungsi sebagai titik fokus komunitas.
Didu mengatakan, tempat di mana PKL beroperasi dan berjualan, sering kali menjadi pusat interaksi sosial bagi berbagai komunitas. Hal tersebut pada akhirnya memperkuat jaringan sosial dan solidaritas. Pada saat yang sama, PKL juga menyediakan akses mudah ke barang dan jasa, terutama di daerah yang mungkin kekurangan fasilitas dan jaringan ritel formal.
Dalam konteks politik pun, tak ada satu pun alasan untuk mengabaikan dan menepikan PKL. Mereka kata Didu, adalah bagian dari kelompok pemilih yang signifikan. Mengabaikan mereka berarti kehilangan potensi dukungan politik yang kuat.
”Dengan jumlah mereka yang besar, PKL memiliki kekuatan suara kolektif yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Dan sebagai anggota aktif komunitas, PKL memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan menyebarkan informasi politik,” tandas Didu.
Karena itu, dengan menggagas roadshow pemetaan isu strategis dari PKL ini, Mi6 ingin agar para pedagang kaki lima tidak lagi diabaikan. Ke depan, PKL harus mendapatkan kebijakan yang adil yang pada akhirnya dapat mendorong model bisnis yang berkelanjutan untuk mereka. Apalagi, jika peran mereka dalam mengurangi angka kemiskinan sama sekali juga tak boleh diabaikan.
”Jangan pernah lupa. Bagi banyak orang kita, menjadi pedagang kaki lima adalah jembatan keluar dari kemiskinan. PKL menciptakan peluang usaha mikro yang berharga dan mengubah keterbatasan menjadi kesempatan,” kata Didu.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ( APKLI ) NTB, Abdul Majid mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Road Show Pemetaan Isu Strategis PKL untuk Wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima.
“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan dikabupaten/kota untuk menyiapkan anggota APKLI sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” Kata Abdul Majid.
Lebih jauh Abdul Majid mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.
Majidpun menjelaskan, ada banyak contoh yang memungkinkan untuk diterapkan. Dari dalam negeri misalnya, layak menjadi rujukan bagaimana Pemerintah Surabaya selama kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini, menerapkan kebijakan yang inklusif terhadap PKL dengan menyediakan lokasi khusus dan fasilitas pendukung, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan PKL tetapi juga keindahan dan kenyamanan kota.
Sementara dari luar negeri, layak ditiru bagaimana Pemerintah Kota Seoul di Korea Selatan, melibatkan PKL dalam perencanaan dan pengelolaan ruang kota untuk menciptakan area yang khusus untuk PKL sehingga mengurangi konflik ruang dan meningkatkan kondisi kerja mereka.
”Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid. (*)
