Lombokfile.com -LPKN Training Center Mataram dan Direktur Eksekutif pelaksana Program Kartu Pra Kerja menggelar Acara Temu Alumni Kartu Pra Kerja NTB 2023.Dihadiri 300 orang alumni kartu Prakerja dari angkatan 2020 hingga 2023 dan 100 anggota HILSI, di hotel Grand Legi Mataram, Sabtu (02/09/2023).
Gubernur Provinsi NTB Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H dalam sambutannya sangat mengapresiasi program kartu Prakerja ini. Ia mengungkapkan tentang kondisi ketenagakerjaan di NTB, meskipun angka TPT NTB di bawah angka TPT Nasional, namun angka pengangguran dinilai masih cukup tinggi.
Berdasarkan data BPS Agustus 2022, jumlah pengangguran di NTB sebesar 2,89% dari jumlah angkatan kerja 2,8 juta jiwa dengan rata-rata kenaikan jumlah angkatan kerja baru per tahunnya 5-10 ribu jiwa.
Dari 2,80 juta orang angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja sejumlah 2,72 juta orang dengan mayoritas penduduk yang bekerja lulusan SMP ke bawah sebesar 42%.
Berdasarkan data WLKP online, diketahui ada 12 ribu perusahaan di NTB dan 9000-nya merupakan perusahaan mikro. Sementara perusahaan menengah dan besar hanya 726 perusahaan menengah, kurang dari 500 perusahaan besar dan sisanya tidak teridentifikasi. Artinya lebih banyak pekerja informal dengan persentase 75,36% yaitu 2,05 juta orang dan hanya 600 ribuan orang yang bekerja di sektor formal.
“Dengan hadirnya kartu Pra Kerja menjadi kesempatan besar untuk pekerja informal atau pekerja rentan di NTB untuk melakukan upskilling dan reskilling,” ujar Aryadi.
Lebih lanjut, Aryadi juga menyebutkan bahwa NTB merupakan daerah keempat terbesar pengirim PMI secara nasional. Ada 535 ribu PMI yang bekerja di 108 negara penempatan. Angka ini setara dengan 18% jumlah pekerja di NTB.
Kedudukan PMI yang juga sebagai pahlawan devisa ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan PMI dengan baik.
“Tahun depan, Kartu Prakerja juga akan memberikan pelatihan untuk CPMI. Ini tentu sangat bermanfaat bagi daerah, apalagi NTB adalah lumbung PMI. Ke depan, kami berita-cita agar PMI tidak lagi hanya mengisi sektor informal saja, tetapi lebih banyak bisa mengisi pangsa pasar kerja di sektor formal yang lebih menjamin dari sisi perlindungan dan gaji” ucap Aryadi.
Untuk mencapai cita-cita tersebut, mantan Kadis Kominfotik NTB tersebut mengungkapkan saat ini Pemda NTB sedang berusaha mewujudkan link and match antara lembaga pelatihan dan tren dunia industri.
“Kami (Pemda NTB) bersama dengan seluruh lembaga dan organisasi terkait melakukan evaluasi dan kolaborasi untuk memetakan tren dunia kerja ke depan agar serapan tenaga kerja maksimal. Jika tidak terserap, maka pencaker yang telah mengikuti pelatihan bisa dibimbing untuk membangun usaha,” terang Aryadi.
Menghadapi hal ini, Pemda NTB melalui Disnakertrans Provinsi NTB membuat kebijakan untuk memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri dengan meluncurkan program inovasi PePADU Plus sejak 2021. PePADU Plus berhasil mendapat penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023.
“Saat ini, di NTB ada 215 LPKS yang sudah terakreditasi. Semoga LPKS ini bisa dilibatkan dalam pelatihan kartu Pra Kerja. Terutama untuk melatih offline,” harap Gede.
Ia berpesan agar program Pra Kerja ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jangan hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, tetapi digunakan untuk menyerap ilmu yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.
Denni Puspa Purbasari selalu Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh pihak atas kerjasama dalam program kartu Pra Kerja selama 3,5 tahun ini.
Puspa mengungkapkan bahwa latar belakang terbentuknya kartu Prakerja ini adalah karena kekhawatiran tentang fakta bahwa dari 140 juta angkatan kerja Indonesia di tahun 2019, 90% tidak pernah mengikuti pelatihan. Padahal dunia kerja dihadapkan dengan berbagai tantangan besar.
“Karena itu tepat 100 tahun Indonesia pada tahun 2045 nanti, kita ingin Indonesia menjadi negara maju, negara dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Dan untuk mencapai itu, butuh produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Oleh karena itu, tercetuslah program Kartu Prakerja ini,” ungkap Denni.
Prakarya hadir untuk membantu masyarakat reskilling dan upskilling. Karena berlatih dan belajar itu merupakan kebutuhan untuk meningkatkan diri.
“Semua butuh naik kelas. Karena itu, masyarakat perlu terus berlatih dan belajar. Jangan sampai ilmunya stagnan. Karena nanti bisa terganti oleh fresh graduate,” ujar Puspa.
Pra Kerja merupakan beasiswa pelatihan dengan total nilai saat ini sebesar Rp 3,5 juta yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan. Tersedia 919 program pelatihan dalam program kartu Prakerja. Program ini tidak hanya dapat diikuti oleh masyarakat yang belum bekerja, tetapi juga bisa diikuti oleh yang sedang bekerja. Terlebih setelah pelatihan, sistem kartu Prakerja terhubung dengan lowongan pekerjaan terkini, sehingga memudahkan peserta yang telah mengikuti pelatihan untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut.
Sementara itu, Direktur LPKN Training Center Mataram Naktika Sari Dewi selaku pelaksana kartu Pra Kerja di wilayah Indonesia Timur mengungkapkan rasa terharunya karena LPKN telah dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Temu Alumni Prakerja ini.
Naktika menyebutkan bahwa 100 anggota HILSI yang hadir siap mendukung program Pra Kerja. Apalagi saat ini NTB telah dibolehkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelatihan Pra Kerja secara offline di 3 Kabupaten, yaitu Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.
“Kita semua harus mendukung Program Kartu Prakerja ini demi mengurangi angka pengangguran di NTB. Kepada LPKS, mari persiapkan diri untuk bisa lolos menjadi mitra Prakerja,” pungkasnya. (*)
