Lombokfile.com — Di tengah harga pangan yang makin bikin dompet “menarik napas panjang”, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Perum BULOG Kanwil NTB, terus bergerak menyalurkan beras murah untuk warga. Hingga Kamis (14/8/2025), tercatat sekitar 70 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), telah sampai ke tangan masyarakat di berbagai titik NTB.
Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Hari Nugroho, memantau langsung jalannya Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Polsek Mataram. Ia juga mengikuti video conference bersama Mabes Polri melalui zoom meeting, untuk memastikan program ini berjalan serentak di 31 titik — mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek.
“Hari ini target kami 25 ton beras. Selain beras, ada juga minyak goreng dan gula dengan harga di bawah pasar. Semua ini hasil kerja sama dengan BULOG,” ujar Brigjen Hari.
Tak hanya menjual murah, penyaluran beras juga diawasi ketat agar tidak ada penimbunan. Setiap KK hanya boleh membeli maksimal 10 kilogram atau dua pcs kemasan 5 kg.
“Kita hanya menjual langsung ke masyarakat, bukan ke pedagang yang mau dijual lagi,” tegasnya.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jajaran Polri, TNI, dan pemerintah daerah ikut turun langsung di lapangan.
Wakil Pemimpin Perum BULOG Kanwil NTB, Rizal P. Sukma Adijaya, menyebut harga beras SPHP di GPM itu jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kita jual Rp58 ribu per 5 kilogram atau menjual hanya Rp.11.600 per kilogram. HET sekarang Rp12.500 per kilogram, jadi ini jelas lebih murah,” kata Rizal.
Ia menambahkan, program tersebut juga bertujuan menjaga stok pangan tetap aman dan harga stabil hingga akhir tahun. Target BULOG NTB sendiri mencapai 23 ribu ton beras murah untuk masyarakat.
Antusiasme warga terlihat dari panjangnya antrian. Dian Nita dari Banyumulek mengaku sangat terbantu.
“Saya beli empat kantong, lumayan sekali buat kebutuhan keluarga,” ujarnya sambil tersenyum.
Hal senada disampaikan Pujiono dari Gomong. “Sekarang beras mahal dan susah didapat. Adanya kegiatan ini sangat membantu,” ucapnya.
Dengan kompaknya Polda NTB, BULOG, TNI, dan pemerintah daerah, GPM itu diharapkan dapat jadi “penjaga” kestabilan harga hingga tahun berganti — dan dapur warga NTB tetap mengepul tanpa khawatir harga melonjak. (*)
