Lombokfile.com -Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menargetkan Provinsi NTB dapat terbebas dari kemiskinan ekstrem di tahun 2029 mendatang. Target ini, dijelaskan Gubernur, siap dicapai dengan cara memaksimalkan peran Posyandu dan program Desa Berdaya yang kini tengah digencarkan Pemerintah Provinsi NTB.
Hal tersebut disampaikan Miq Iqbal, sapaan Gubernur, saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten / Kota. Dinas PMPD Dukcapil, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis 3 Juli 2025.
Miq Iqbal, sapaan Gubernur, lebih jauh menjelaskan, Posyandu yang tersebar di setiap desa di Provinsi NTB memiliki potensi yang besar dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem. Menurunnya, militansi yang ada pada ribuan kader posyandu sangatlah kuat. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi distorsi informasi yang sering terjadi dalam birokrasi. Distorsi informasi ini yang seringkali menghambat pemerintah dalam menjalanlan kebijakan dan program strategisnya dalam memerangi kemiskinan yang ada di tingkat desa.
“Masyarakat sangat menerima kehadiran kader posyandu. Mereka didengar dan dicari masyarakat. Melihat dari konteks ini, ini aset yang luar biasa,” ungkapnya.
Selain dengan cara memaksimalkan pemanfaatan Posyandu, Pemerintah Provinsi NTB juga akan memanfaatkan Program Desa Berdaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pemprov NTB akan bekerjasama dengan seluruh stakeholders untuk memberdayakan 106 desa yang masuk ke dalam daftar kemiskinan ekstrem.
Nantinya, Pemerintah akan mendampingi desa-desa tersebut dengan prinsip memberdayakan bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan.
Ditekankan oleh Miq Iqbal, tujuan utama Desa Berdaya adalah untuk membuat masyarakatnya terlepas dari kemiskinan ekstrem sehingga tak lagi masuk ke dalam daftar penerima bantuan.
“Ini adalah kendaraan kita bersama untuk menyelesaikan masalah masalah di desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta Agathia, menjelaskan Provinsi NTB nantinya akan mengembangkan SIP atau Sistem Informasi Posyandu berbasis website. Nantinya, sistem ini akan menampung seluruh data Posyandu yang ada di desa-desa secara real time. Sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara lebih akurat berdasarkan data-data yang ada pada SIP.
“Tugas kita adalah memantau, memonitor, dan mengevaluasi secara berkala. Dilakukan secara berjenjang. Turunkan kebijakan yang sama dari pusat ke desa-desa,” jelas Bunda Sinta.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibarengi dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB dengan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se NTB tentang penyelenggaraan standar pelayanan minimal Posyandu. (*)
