Lombokfile.com – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara mendapatkan perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur. Sebagai informasi, imbas kebijakan efisiensi anggaran tersebut, pemerintah pusat memangkas sekitar Rp 73 miliar untuk Kabupaten Lombok Timur.
Dana yang terpangkas tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah angkat bicara perihal kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Amrullah meminta Pemkab Lombok Timur lebih kreatif mencari sumber anggaran untuk menggesa program-program prioritas pemerintah yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat bawah. Dua hal yang dirinya sorot adalah pemangkasan di bidang infrastruktur yakni jalan dan irigasi.
Jalan dan irigasi, kata Amrullah merupakan dua hal yang masih butuh atensi serius Pemkab Lombok Timur. Apalagi, kondisi jalan dan irigasi masyarakat makin diperparah dengan kondisi cuaca. Makin banyak infrastruktur jalan dan irigasi yang rusak.
“Aspek infrasktruktur kita masih butuh perhatian. Efisiensi anggaran ini cepat atau lambat akan berperangaruh kepada banyak hal. Kita ingin memastikan bahwa dampaknya tidak terlalu besar dirasakan masyarakat kalangan bawah,” kata Amrullah kepada awak media pada Kamis (13/2/2025).
Amrullah berharap, kebijakan efisiensi anggaran itu tidak mengganggu sirkulasi ekonomi masyarakat di akar rumput. Sebab, ia menilai, perputaran ekonomi di masyarakat bawah cukup banyak menopang perekonomian selama ini.
Ia pun meminta Pemkab Lombok Timur lebih kreatif mencari sumber-sumber anggaran lain untuk menutupi kekosongan anggaran imbas efisiensi tersebut.
Politikus PDI Perjuangan itu pun mendesak pemerintah untuk memprioritaskan anggaran yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa efisiensi yang benar adalah dengan memangkas kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung bagi rakyat.
Pihaknya di DPRD bakal menyisir belanja-belanja tidak perlu (pemborosan anggaran) yang masih bisa dialokasi ke pos anggaran lain. Yang nantinya bisa bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. (*)
