Lombokfile.com -Komitmen dan langkah Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) yang mengawal penuh pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah, berbuah manis. Jika tak ada aral melintang, Komisi V DPR RI akan menggelar Kunjungan Kerja Spesifik terkait pembangunan bendungan ini pekan depan.
“Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka rencana pembangunan infrastruktur Bendungan Mujur di Kab. Lombok Tengah akan digelar 30 Juni hingga 2 Juli yad,” kata HBK melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/6/2022).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menjelaskan, dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi V DPR RI akan menggelar pertemuan dengan Pemkab Loteng dan dihadiri pula Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan diagendakan digelar di Kantor Bupati Lombok Tengah.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diminta menghadirkan wakil masyarakat yaitu Camat dan Kepala Desa yang daerahnya akan menjadi lokasi dibangunnya Bendungan Mujur,” kata HBK.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini akan dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi V H. Andi Iwan Darmawan Aras. Andi akan didampingi enam anggota Komisi V DPR RI yakni Hj. Sadarestuwati, H. Anang Susanto, Mulyadi, Tamanuri, H. Suryadi Jaya Purnama, dan Sigit Sosiantomo.
HBK sendiri memang sedari awal telah menyampaikan komitmennya untuk mengawal pembangunan Bendungan Mujur yang sudah sangat didambakan masyarakat Lombok Tengah. HBK berjanji menggunakan seluruh jejaringnya di pemerintah pusat untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat rencana pembangunan bendungan ini tak jelas nasibnya meski sudah lebih dari empat dekade.
Untuk mengawal pembangunan Bendungan Mujur, secara khusus, HBK telah membentuk Tim 11, yang beranggotakan para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pembangunan Bendungan Mujur ini. Tim 11 antara lain beranggotakan sejumlah pejabat di Pemkab Loteng dan juga perwakilan dari lembaga non pemerintah.
HBK saat ini memang mendapat amanah untuk duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Namun, posisi strategisnya di DPP Partai Gerindra memungkinkan HBK menggerakkan jejaringnya untuk membackup penuh pembangunan Bendungan Mujur.
“Bendungan Mujur memiliki posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Lombok Tengah. Mewujudkan bendungan ini adalah sebuah keharusan, saya akan all out dalam mendorong mewujudkannya,” kata HBK.
LARAP dari Kementerian PUPR
Selain Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V, HBK juga menjelaskan, setelah serangkaian pertemuan dan diskusi mendalam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini juga telah menindaklanjuti rencana pembangunan Bendungan Mujur ini dengan menggelar Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP).
“Kegiatan LARAP sudah dimulai pada 17 Juni 2022 dan akan berlangsung selama enam bulan,” kata HBK.
Dia menjelaskan, Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri, sudah mendapat pemberitahuan langsung dari Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Hendra AHyadi, sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di NTB, terkait kegiatan LARAP tersebut.
“Kita berharap, seluruh proses LARAP yang akan berlangsung lima bulan ini berjalan sebaik-baiknya,” imbuh HBK.
HBK menegaskan, dirinya akan berada di garis depan untuk memastikan bahwa pembangunan bendungan ini tak akan merugikan masyarakat yang lahannya akan menjadi lokasi pembangunan dan yang akan menjadi lokasi area genangan bendungan.
Masyarakat, kata HBK, akan mendapatkan ganti untung yang sangat sepadan. Selain itu, masyarakat juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi relokasi pemukiman yang akan tetap membuat mereka nyaman dan produktif. Sehingga masyarakat tak perlu mengkhawatirkan akan kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, karena mereka pindah ke lokasi pemukiman yang baru. Juga tak perlu mengkhawatirkan pendidikan anak-anak mereka akan terputus, lantaran jauh dari lokasi sekolah mereka sebelumnya.
“Bendungan Mujur akan menghadirkan berbagai kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan itu juga harus terwujud semenjak pembebasan lahan dan juga saat relokasi warga terdampak. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah SWT”, tandas HBK.
Pembebasan lahan Bendungan Mujur telah mulai dilakukan semenjak tahun 2006. Namun begitu, proses pembebasan lahan hingga saat ini masih berjalan lambat. Total saat ini lahan yang baru selesai dibebaskan hanya di kisaran lima hektare. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan yang saat ini sedang berlangsung akan menjadi acuan. Dibutuhkan sedikitnya Rp 800 hingga Rp 900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi.
Secara keseluruhan, Bendungan Mujur memerlukan lahan seluas 394,92 Hektare. Dimana luas lahan yang telah diukur saat ini mencapai 177.56 Hektar. Sedangkan luas lahan yang belum diukur sebanyak 217.38 Hektare.
Direncanakan, Bendungan Mujur akan memiliki kapasitas tampung air sebesar 23,03 juta meter kubik dengan panjang tubuh bendungan utama 2,8 kilometer. Bendungan akan mampu meningkatkan intensitas tanam lahan persawahan hingga 6.181 Hektare.
HBK menekankan, Bendungan Mujur akan menjadi solusi menjaga ketahanan pangan masyarakat di Lombok Tengah. Keberadaan Bendungan Mujur akan menjadikan ribuan hektare lahan-lahan persawahan yang saat ini hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, bisa menjadi lahan yang sangat produktif dengan mampu menanam padi dua hingga tiga kali setahun.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri siap menerima sepenuhnya Komisi V DPR RI yang akan menggelar Kunjungan Kerja Spesifik terkait pembangunan Bendungan Mujur. Orang nomor satu di Lombok Tengah ini memastikan kesiapan pihaknya untuk menghadirkan para seluruh pemangku kepentingan dalam pertemuan dengan Komisi V DPR dan juga jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang telah dijadwalkan.
“Apresiasi dan terima kasih kami atas nama masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk pak HBK yang telah menjembatani aspirasi masyarakat Lombok Tengah untuk pembangunan Bendungan Mujur ini sehingga memiliki progress luar biasa seperti sekarang ini,” imbuh Pathul.
Terkait kegiatan LARAP yang akan digelar selama lima bulan oleh Kementerian PUPR, Pathul juga menegaskan, Pemkab Lombok Tengah siap memberikan dukungan penuh. Termasuk dukungan pengamanan, sehingga kegiatan yang sangat penting ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tuntas tepat waktu. (*)
