Lombokfile.com – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair menekankan, agar seluruh aparatur pemerintah harus memiliki pemahaman dan arah gerak yang sama dalam mendukung triple agenda pembangunan yang menjadi fokus pemerintahan Iqbal-Dinda, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Abul Chair dalam keterangannya usai Rapat Pimpinan (Rapim) dengan seluruh Pejabat Eselon Dua lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, pola kerja birokrasi saat ini harus berbasis kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap OPD diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujarnya.
Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan.
Ia menegaskan, bahwa keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.
“Jangan sampai kemudian yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” tegasnya.
Abul Chair mengatakan, bantuan yang diberikan melalui program Desa Berdaya harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, ia memastikan proses pengendalian dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Inspektorat, kata dia, dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan mulai dari proses verifikasi usulan hingga pelaksanaan program di lapangan.
“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” katanya.
Ia menambahkan, aspek paling krusial dalam pengawasan adalah memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” ujarnya.
Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Abul Chair menegaskan, program tersebut tidak bekerja sendiri dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, Desa Berdaya merupakan salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pengungkit dan akan diperkuat oleh berbagai program pemerintah lainnya.
“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” kata Sekda.
Sekda juga meminta kepada seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan target program prioritas Gubernur NTB Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. (*)
