Lombokfile.com – Bank NTB Syariah dan Pemprov NTB Luncurkan KUR Syariah untuk PMI Ringkasan Berita Bank NTB Syariah dan Pemprov NTB meluncurkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri guna memfasilitasi akses modal kerja yang aman dan berkeadilan.
Program ini menawarkan tiga pola pembiayaan: pola channeling dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), perjanjian langsung dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan pembiayaan khusus untuk peserta magang, dengan plafon awal Rp10 miliar pada 2026. Fokus awal pelaksanaan program ini adalah Malaysia dan Jepang, dengan pembiayaan mencakup kebutuhan riil seperti pengadaan paspor, pelatihan, dan visa, serta didukung oleh Pemprov NTB melalui pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) dan pendampingan literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya.
PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta segenap pemangku kepentingan ketenagakerjaan merampungkan dan memfinalisasi penyusunan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri. Skema ini adalah solusi konkret untuk akses modal kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memutus mata rantai praktik rekrutmen ilegal atau nonprosedural yang kerap membelit calon tenaga kerja akibat kendala pembiayaan. Langkah maju ini juga merupakan respons atas tingginya animo masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menangkap peluang kerja dan magang di luar negeri. Provinsi NTB saat ini menduduki peringkat ke-4 nasional sebagai penyuplai PMI terbesar, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi di tingkat provinsi. Sepanjang 2025, tercatat 35.215 orang PMI diberangkatkan, sementara untuk 2026 diproyeksikan sekitar 30.000 orang, dan peminat program magang melampaui 1.000 orang. Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal Rp10 miliar pada 2026 khusus untuk skema KUR PMI dan magang ini. Penyaluran berpola dapat ditambahkan secara fleksibel (top-up) seiring penyerapan, efektivitas program, serta mekanisme pemanfaatan di lapangan. Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan prima yang selaras dengan prinsip syariah serta tata kelola perbankan yang sehat (prudential banking). Demi memastikan program tepat sasaran dan kemudahan optimal, ada tiga pola pembiayaan yang ditawarkan. 1.Pola channeling. Bank NTB Syariah bermitra dengan lembaga seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang merekomendasikan calon nasabah potensial. Bank akan memverifikasi, menganalisis, serta melakukan pencairan pembiayaan pasca akad. 2.Pola langsung berbasis perjanjian antara bank dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Skema ini khusus bagi calon pekerja yang terdaftar resmi di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan mengantongi visa kerja resmi. 3.Pembiayaan khusus peserta magang. Sinergi ini melalui perjanjian bank dengan LPK yang memegang izin penyaluran pemagangan ke luar negeri untuk membiayai peserta yang lulus seleksi visa magang. “Seluruh skema penyaluran KUR yang kami formulasikan wajib patuh pada ketentuan. Guna memitigasi risiko kegagalan keberangkatan yang dapat memicu pembiayaan bermasalah (NPF), realisasi pencairan dana secara riil baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang nasabah resmi terbit,” jelas Agus Suhendro, Selasa (26/5/2026). Soal besaran biaya talangan masa persiapan dokumen, Agus Suhendro memberikan solusi berupa mekanisme verifikasi paralel. “Kami memahami kebutuhan operasional di lapangan. Oleh karena itu, proses pre screening, pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan nasabah akan dijalankan secara paralel (bersamaan) sejak masa pelatihan dan persiapan dokumen berjalan. Dengan begitu, begitu visa resmi diterbitkan oleh negara tujuan, dana pembiayaan dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang memakan waktu,” tambah Agus.
Bank NTB Syariah juga menerapkan strategi pengembalian berbasis cash flow pemotongan gaji bulanan pekerja di negara penempatan melalui mekanisme perbankan.
Selain itu, aspek mitigasi risiko moral dan finansial juga diperkuat dengan mewajibkan keterlibatan keluarga inti (orang tua atau pasangan) di dalam negeri.
Pemerintah Provinsi NTB mengarahkan pelaksanaan tahap awal program ini difokuskan pada negara tujuan Malaysia dan Jepang. Untuk PMI ke Malaysia plafon pembiayaan Rp10 juta hingga Rp80 juta. Sesuai aturan, dana KUR bukan berbentuk uang tunai (fresh money), melainkan pembiayaan pos kebutuhan riil seperti pengadaan paspor, SKCK, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja. Untuk penempatan sektor formal perkebunan berskema zero cost, bank membuka peluang pembiayaan modal kerja bagi P3MI atau petugas lapangan resmi guna menutupi biaya operasional awal.
Untuk sektor magang di Jepang, plafon pembiayaan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Kerja sama dioptimalkan untuk menyerap kuota pemagangan dari Kementerian Desa PDT. Pembiayaan mencakup biaya pelatihan kompetensi bahasa, akomodasi asrama, konsumsi, atribut, asuransi, hingga visa magang. Program pembiayaan ini didukung penuh oleh Pemprov NTB. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB saat ini tengah mempercepat finalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) yang perkembangannya telah mencapai 80%, guna mempermudah transparansi lowongan kerja global. Dari sisi legalitas, Biro Hukum Setda NTB tengah merampungkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Gubernur yang menyelaraskan program KUR ini dengan regulasi. Sinergi antara Bank NTB Syariah, Disnakertrans, dan Bappeda NTB juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan literasi keuangan secara komprehensif bagi PMI dan keluarganya. Remitansi ke NTB mencapai Rp234 miliar pada 2023 dan Rp223 miliar pada 2024. Oleh karenanya manajemen pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci penting. (*)
