Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan komitmen dan ikhtiar nyata dalam menekan serta mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang digelar oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mataram, Sabtu (18/4).
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P. hadir langsung memberikan sambutan sekaligus mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dalam kegiatan Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak pada Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Mataram Serta Pemberian Penghargaan KPD Mitra Kementerian PPPA.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.
Dirinya menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga.
Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah isu yang harus ditutupi, melainkan dihadapi secara terbuka dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua, termasuk organisasi perempuan yang bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh perempuan, khususnya para ibu, untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera sebagai benteng pertama perlindungan anak.
“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita akan melahirkan anak-anak dengan mental yang kuat, yang mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.
Wakil Gubernur tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Pulau Sumbawa dan Bima, masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghentikan budaya saling menyalahkan dan beralih pada aksi nyata.
“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apapun langkah kita, untuk menekan angka kasus agar tidak terus meningkat dan tidak terulang di masa depan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia berharap lembaga pendidikan, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, dapat menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang wajib ditaati bersama.
Wakil Gubernur NTB juga menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA memberikan makna mendalam bagi perjuangan pemerintah daerah dan seluruh perempuan NTB dalam memerangi kekerasan.
“Secara khusus, kehadiran Ibu Menteri memberikan arti yang sangat mendalam bagi perjuangan kami. Ini menjadi penguat semangat bagi seluruh perempuan NTB untuk terus bergerak melawan kekerasan,” tuturnya.
Di akhir sambutannya, ia berharap kunjungan Menteri PPPA ke NTB meninggalkan kesan baik dan dapat terus berlanjut di masa mendatang.
“Kami berharap Ibu Menteri mendapatkan kesan yang baik di NTB dan selalu merindukan untuk kembali datang ke daerah kami,” pungkasnya.
Seminar ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Mengangkat pesan bahwa keamanan (safety) adalah hak, bukan sekadar harapan, serta pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Serta, mendorong keterlibatan berbagai pihak, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. (*)
