Lombokfile.com – Upaya pencegahan stunting di Nusa Tenggara Barat terus digencarkan. Kali ini TP PKK Provinsi NTB kembali berkolaborasi dengan BBPOM di Mataram serta BKKBN NTB dalam mewujudkan Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat, sebagai salah satu desa dengan kategori ekstra miskin di NTB.
Kegiatan yang digelar pada awal November 2025 ini merupakan bagian dari gerakan bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka stunting di NTB. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan berbagai program edukasi gizi, pemeriksaan kesehatan anak dan ibu hamil, serta sosialisasi keamanan Obat dan Makanan.
Ketua TP PKK Provinsi NTB, Bunda Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan bergizi, tetapi juga mencakup pola asuh, kebersihan lingkungan, serta peran aktif seluruh anggota keluarga. “Kami ingin memastikan setiap keluarga memahami pentingnya gizi seimbang dan konsumsi makanan yang aman bagi anak-anak. Pencegahan stunting harus dimulai dari rumah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bunda Sinta menjelaskan bahwa faktor penyebab stunting tidak semata-mata dari asupan gizi, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan budaya. “Kasus stunting sering kali terjadi akibat pernikahan dengan hubungan darah yang terlalu dekat, pernikahan usia dini, jarak kelahiran anak yang terlalu rapat, serta kondisi ekonomi keluarga yang belum memadai,” tambahnya.
Bunda Sinta M. Iqbal, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat. Ia menegaskan bahwa selain stunting, masih banyak masalah lain yang perlu mendapat perhatian bersama. “Kita perlu memperbanyak tim di lapangan, memperkuat peran dasa wisma, kader posyandu, dan seluruh stakeholder agar penanganan masalah lebih cepat dan tepat melalui bekerja keras dan cerdas, dengan langkah yang terstruktur demi kesejahteraan masyarakat,” lanjut bunda Sinta
BBPOM di Mataram memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali dan menghindari produk obat serta makanan ilegal yang berisiko bagi kesehatan. (*)
