Lombokfile.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan arah pembangunan daerah dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembenahan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama menuju visi besar “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia.” yang berlangsung di Hotel Lombok Raya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar, dengan lebih dari 10 persen masyarakat berada dalam kondisi miskin dan sekitar 2 persen dalam kategori kemiskinan ekstrem. Dirinya menegaskan bahwa cita-cita menjadikan NTB mendunia harus diawali dengan kemakmuran yang dirasakan masyarakat secara luas.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan semata, “Jika pembangunan hanya mengejar kecepatan, pasti ada yang tertinggal dan itu adalah pembangunan yang rapuh,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029 serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit, setara dengan rata-rata nasional. Pembangunan pun difokuskan dari desa sebagai fondasi utama.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah pondasi kemakmuran kita dibangun,” lanjutnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa serta tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama, dengan intervensi langsung pada desa-desa miskin ekstrem. Sebanyak 40 desa menjadi prioritas awal dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa, serta 257 desa lainnya melalui program tematik.
Seluruh intervensi dilakukan melalui pendekatan bottom-up, memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Di sektor pertanian, kebijakan pemerintah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya nilai tukar petani dari 123 menjadi 134.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” ujar Gubernur Iqbal.
Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata akan menjadi dua penggerak utama ekonomi NTB, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.
Sebagai salah satu daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB juga memperkuat kebijakan perlindungan menyeluruh bagi PMI, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja hingga setelah kembali ke tanah air, termasuk perlindungan terhadap keluarga mereka.
Program unggulan yang dijalankan meliputi skema zero cost keberangkatan PMI, peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan sektor formal, serta pendampingan keuangan dan usaha pasca-penempatan.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB mengambil langkah strategis dengan melunasi seluruh utang daerah yang sebelumnya mencapai Rp632 miliar.
“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegas Gubernur Iqbal.
Keputusan tersebut diambil meskipun berdampak pada keterbatasan ruang fiskal, sebagai upaya membangun pondasi pembangunan yang bersih dan berkelanjutan. Saat ini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem manajemen talenta dan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor finansial.
Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat paling bawah,” ujarnya.
Melalui keterlibatan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, NTB mendorong orkestrasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, melalui pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, Pemprov NTB memperkuat komitmen dalam menyusun arah pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Musrenbang NTB Tahun 2026 diselenggarakan pada 14-16 April 2026 dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan.
Mengusung tema Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Destinasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, forum ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis.
Di antaranya adalah penetapan strategi pelaksanaan program unggulan Tahun 2027, kesepakatan terhadap 13 indikator makro pembangunan daerah, serta penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RKPD 2027, termasuk prioritas program dan kebutuhan pendanaan.
Selama proses berlangsung, Musrenbang berhasil menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan, mulai dari evaluasi kinerja, forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten/kota, hingga aspirasi melalui DPRD.
Sebagai bentuk komitmen nyata, pada tahun 2026 Pemprov NTB juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung pada 841 desa/kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.
“Pemerintah provinsi tidak hanya berperan sebagai orkestrator pembangunan, tetapi juga hadir secara nyata hingga ke desa melalui intervensi langsung yang terukur,” tegasnya.
Musrenbang 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.
“Melalui Musrenbang, kita memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat, aspiratif, dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya.
Di sisi lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa kinerja penyerapan anggaran di NTB dinilai cukup baik. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah mengidentifikasi masih adanya “tax gap”, yaitu selisih antara potensi penerimaan dan realisasi yang saat ini belum tergarap secara optimal.
Upaya peningkatan PAD akan difokuskan pada pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, dengan dukungan pendampingan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan investasi, ekspor, serta pengembangan sektor usaha, termasuk UMKM, menjadi kunci utama.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga pada peningkatan investasi dan aktivitas sektor swasta. Oleh karena itu, menciptakan iklim usaha yang kondusif di NTB menjadi prioritas utama,” tuturnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dunia usaha, NTB diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pondasi yang kuat, arah kebijakan yang jelas serta kolaborasi yang luas, NTB optimistis melangkah menuju masa depan yang lebih makmur, inklusif, dan mendunia. (*)
